SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII membawa pulang terobosan kreatif yang mampu mengubah birokrasi di instansi dan daerah masing-masing.
Menurutnya, pelatihan kepemimpinan tidak boleh sekadar menghasilkan sertifikat atau menjadi syarat menduduki jabatan. Peserta harus mampu menerapkan gagasan perubahan yang memberikan dampak nyata.
“Harapannya setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi seusai membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin 3 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, pelatihan tersebut diikuti 51 peserta. Mereka terdiri atas 11 peserta dari kementerian dan lembaga, rinciannya peserta dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebanyak empat orang, Kementerian Hukum dan HAM lima orang, Kementerian Transmigrasi satu orang, dan BIN satu orang.
Peserta lainnya berasal dari Pemprov Jawa Tengah dua orang, Pemprov Riau satu orang, Kota Ambon 17 orang, Kota Manado dua orang, Kabupaten Tambrauw dua orang, Kabupaten Puncak Jaya satu orang, Kabupaten Pegunungan Bintang satu orang, Kabupaten Kebumen empat orang, Kabupaten Rembang dua orang, Kabupaten Wonosobo satu orang, serta Kabupaten Jepara tujuh orang.
Luthfi mengatakan, keberagaman peserta dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah maupun instansi. Materi dari para narasumber juga diharapkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan di wilayah masing-masing.
Luthfi menilai, memimpin sebagai sebuah seni. Seorang pemimpin diuji ketika menghadapi persoalan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, lanjut Luthfi, pemimpin dituntut mampu melahirkan terobosan kreatif. Persoalan pemerintahan juga tidak dapat diselesaikan secara individual maupun parsial.
Karena itu, pimpinan instansi harus mampu membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Kolaborasi harus dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Luthfi mencontohkan, upaya mempertahankan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Menurutnya, capaian tersebut hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah terkait. Pola serupa juga diperlukan dalam pengembangan pariwisata, ekonomi hijau, dan penyelesaian persoalan pembangunan lainnya.
Luthfi berharap proses pembelajaran tersebut menghasilkan transformasi kepemimpinan yang terlihat dalam tindakan peserta setelah kembali ke tempat tugas.
“Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menyebut tiga kemampuan utama yang perlu dibangun peserta, yakni kepemimpinan adaptif, orientasi pada dampak, dan kemampuan berkolaborasi. Pemimpin tidak cukup hanya mempunyai gagasan, tetapi juga harus mampu mengeksekusinya hingga manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake dan Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin DJ. Hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.
