SURAKARTA – Upaya penanganan kemiskinan secara terpadu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuai berbagai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menilai, upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Gubernur Jateng sangat progresif.
“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan kepala daerah menjadi penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Gubernur memegang peran strategis sebagai koordinator tingkat provinsi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, memastikan pemutakhiran data, serta mengoordinasikan para bupati dan wali kota.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan turun menjadi lima persen pada 2029. Muhaimin memastikan berbagai inovasi daerah akan didorong melalui program pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, penurunan kemiskinan Jawa Tengah berlangsung secara konsisten. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 11,8 persen pada Tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 9,21 persen dalam kurun lima tahun. “Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” kata Amalia.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menjelaskan, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tidak tercapai secara instan. Pemprov menerapkan pendekatan collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten dan kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Pendekatan tersebut turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,21 persen pada Bulan Maret 2026. Angka itu turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan itu menjadikan sekitar 59,39 ribu penduduk keluar dari angka kemiskinan.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, Luthfi mengarahkan intervensi secara menyeluruh terhadap setiap keluarga miskin. Perbaikan rumah diikuti dengan pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Buktinya, melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani sepanjang 2025. Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, sebanyak 46.542 keluarga juga telah mengikuti graduasi atau keluar dari jerat kemiskinan.
Penguatan kemandirian masyarakat turut ditopang penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja. Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.
Pemprov Jateng selanjutnya memperkuat intervensi berdasarkan karakteristik wilayah, terutama di perdesaan. Daerah pesisir, kawasan pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan mendapatkan penanganan berbeda agar program semakin tepat sasaran.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
