MALAYSIA – Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Hukum dan Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kegiatan Benchmarking Kurikulum ke Program Hubungan Antarbangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia. Kegiatan berlangsung Kamis (15/1/2026) di E-Learning Room Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah.
Kegiatan ini diikuti oleh Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional UMS, serta Syifa Zia Rahmah, S.IP., M.A. sebagai perwakilan dosen Prodi HI UMS. Rombongan Prodi HI UMS diterima langsung oleh jajaran Program Hubungan Antarbangsa Universiti Malaysia Sabah, yaitu Dr. Suzalie Mohamad selaku Kepala Program, Prof. Dr. Wan Shawaluddin Wan Hassan, Dr. Pauline Yong Pau Lin, dan Dr. Marja Azlima Omar.
Syifa Zia Rahmah S.IP., M.A menjelaskan bahwa benchmarking ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan mutu akademik Prodi HI UMS.
“Benchmarking kurikulum ini kami lakukan untuk membandingkan struktur mata kuliah, durasi masa studi, serta desain program magang, sekaligus mengkaji bagaimana internasionalisasi kurikulum diterapkan di Universiti Malaysia Sabah,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).
Ia menambahkan, kegiatan ini juga diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi akademik yang lebih luas.
“Kami secara khusus menggali peluang kerja sama seperti student exchange, joint research, hingga penyusunan rekomendasi pengembangan kurikulum Prodi HI UMS agar semakin relevan dengan standar internasional,” jelasnya.
Dalam diskusi benchmarking, terungkap pula praktik pemberdayaan Dosen Pembimbing Akademik yang di Universiti Malaysia Sabah disebut sebagai Mentor. Sejak semester pertama, mahasiswa telah diarahkan untuk menggali minat dan topik skripsi.
“Pendekatan mentoring sejak awal ini sangat strategis karena membantu mahasiswa membangun peta akademik jangka panjang dan fokus riset sejak dini,” ungkap Syifa.
Menurut Syifa, benchmarking ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi lulusan dan institusi.
“Bagi mahasiswa, kegiatan ini membuka jalur student exchange dan virtual mobility, memberi pengalaman internasional, membangun jejaring lintas negara, serta memperkaya portofolio global,” katanya.
Bagi Prodi HI UMS, kerja sama ini diharapkan menghadirkan guest lecturer internasional, joint research, meningkatkan visibilitas internasional, serta memperkuat posisi dalam pemeringkatan dan akreditasi internasional.
“Harapan kami, kerja sama ini melahirkan kurikulum Hubungan Internasional berstandar internasional, adaptif terhadap dinamika geopolitik dan diplomasi kontemporer, serta berkelanjutan melalui riset bersama, pertukaran dosen yang substantif, dan mobilitas mahasiswa sebagai instrumen strategis pembentukan lulusan berdaya saing global,” pungkas Syifa.
Usai kegiatan benchmarking, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum juga memberikan kuliah umum dalam “International Relations Talk Series” yang diselenggarakan oleh Program Hubungan Antarbangsa Universiti Malaysia Sabah.
Kuliah umum tersebut mengangkat tema “From Treaty to Practice: How Indonesia Implements International Legal Commitment of UNCLOS and Maritime Security.”
Dalam paparannya, Aidul menjelaskan sejarah panjang tradisi kelautan bangsa Indonesia yang telah terbentuk berabad-abad dan melahirkan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) serta kebebasan laut atau mare liberum.
Kedua konsep tersebut menjadi dasar perjuangan Indonesia hingga kemudian diadopsi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Selain itu, ia juga memaparkan kebijakan Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi dinamika kawasan Laut China Selatan yang diwarnai ketegangan akibat klaim China melalui Nine Dash Line terhadap wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Indonesia.
Syifa menilai materi kuliah umum tersebut sangat relevan bagi pengembangan akademik mahasiswa Hubungan Internasional.
“Kasus Laut China Selatan merupakan cermin dinamika global di tingkat kawasan karena mempertemukan teori Hubungan Internasional, hukum internasional, dan praktik diplomasi secara nyata,” tuturnya.
Diskusi juga menyinggung warisan sejarah maritim Indonesia yang memberi dampak besar bagi kawasan, mulai dari Hukum Amanna Gappa yang mengatur navigasi, hukum maritim, pembagian keuntungan, hingga sengketa komersial, praktik lintas damai dan perlindungan perdagangan di Selat Malaka oleh Kerajaan Sriwijaya, serta konsep perluasan kedaulatan di laut.
Perdebatan antara universalisme dan instrumentalisme turut dibahas melalui pandangan Sultan Alauddin Makassar yang memandang laut sebagai milik Tuhan yang dapat dimanfaatkan semua manusia, dibandingkan dengan konsep Mare Liberum dari Hugo Grotius.
