SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju daerah tengah Jawa Tengah, agar masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi ikan segar.
Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026).
Menurut Sumarno, masih belum optimalnya konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak semata-mata disebabkan persoalan harga maupun ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang selama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam turut menjadi tantangan.
Ia mencontohkan, masyarakat di wilayah tengah Jawa Tengah, seperti kawasan Solo dan Boyolali, yang secara turun-temurun belum terbiasa mengonsumsi ikan segar. Ikan yang lebih mudah dijumpai justru dalam bentuk olahan atau ikan yang diawetkan. “Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” jelasnya.
Sumarno menilai, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pemerintah, kata dia, perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.
Padahal, dari sisi produksi, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi perikanan yang besar. Produksi ikan budidaya disebut mendekati 500 ribu ton, sementara hasil tangkapan juga berada di kisaran 500 ribu ton. Di sisi lain, konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 400 ribu ton.
“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. Banyak yang keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” katanya.
Bahkan, sejumlah komoditas ikan seperti nila masih banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau diekspor, meskipun di wilayah penghasilnya sendiri belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jateng akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya dengan memanfaatkan program pemerintah sebagai pintu masuk perubahan pola konsumsi.
Ia menyebut, konsumsi ikan juga dapat didorong melalui penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Selain itu, program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas konsumsi ikan di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq mengatakan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan. Ia menyebut konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun di 2029.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres nomor 74 tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah. Salah satu bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG.
Menurutnya, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat. Didit menilai ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya yang luas di Indonesia.
