SRAGEN – Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen menjadi contoh nyata keberhasilan pembangunan desa di Jawa Tengah. Dari desa berstatus tertinggal, Kaliwedi kini berhasil naik kelas hingga menyandang predikat desa mandiri.
Perubahan tidak terjadi secara instan. Berdasarkan Indeks Desa (ID), Desa Kaliwedi pada 2024 masih tercatat sebagai desa maju. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Daryono, capaian itu menjadi pijakan untuk terus berbenah hingga akhirnya pada 2025 berhasil mencapai status tertinggi sebagai desa mandiri.
Keberhasilan tak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah bantuan keuangan (Bankeu) provinsi.
“Pada 2025 kami menerima Bankeu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk pengaspalan jalan desa,” ujar Kepala Desa Kaliwedi, Daryono, Minggu, 25 Januari 2026.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan menjadi katalisator penggerak ekonomi desa, khususnya sektor pariwisata dan usaha milik desa (BUMDes). Desa Kaliwedi memiliki destinasi wisata unggulan Waterboom Jambangan Permai yang dikelola BUMDes.
Dampaknya signifikan. Jumlah pengunjung melonjak dari sekitar 39 ribu orang menjadi lebih dari 80 ribu orang per tahun. Pendapatan waterboom pun meningkat tajam, dari sebelumnya sekitar Rp800 juta per tahun menjadi Rp1,3 miliar pada 2025.
“Jalan yang sudah mulus membuat akses jauh lebih mudah,” kata Daryono.
Tak hanya pariwisata, akses infrastruktur yang lebih baik juga mempermudah distribusi berbagai potensi desa lain, seperti sayur-mayur, peternakan, perkebunan kelengkeng dan melon, hingga produksi padi organik.
Kemajuan ekonomi turut mendorong inovasi tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kaliwedi menerapkan sistem pemerintahan berbasis tiga pilar, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan. Administrasi desa kini berbasis sistem informasi, layanan kesehatan dan posyandu telah memenuhi enam standar pelayanan minimal, serta kesiapsiagaan bencana terus diperkuat.
Di bidang sosial dan budaya, desa juga mengembangkan sanggar tari yang berdiri sejak 2025 dengan melibatkan sekitar 50 anak desa. Seluruh kebijakan desa diputuskan melalui musyawarah desa dengan prinsip transparansi anggaran.
“Anggaran harus terbuka, warga harus tahu,” tegas Daryono.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah kembali mengucurkan Bankeu sekitar Rp400 juta untuk pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani yang menghubungkan desa dengan kawasan agrowisata.
Transformasi serupa juga terjadi di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Desa ini menulis kisah perubahan. Di mana sebelumnya berada pada status rendah, namun kini berhasil menjadi desa mandiri.
Kepala Desa Jatibatur, Sutardi, mengatakan, pada 2025 desanya menerima Bankeu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 100 juta yang digunakan untuk pengecoran jalan desa.
“Sekarang jauh lebih aman dan nyaman bagi warga maupun pengunjung,” ujarnya.
Keberadaan objek wisata Sendang Kun Gerit semakin jadi primadona dan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) terus meningkat, ditopang oleh BUMDes dan geliat sektor wisata. Infrastruktur yang membaik juga berdampak langsung pada sektor pertanian.
“Dengan dukungan infrastruktur dan sumur-sumur dari dana desa, petani yang dulu hanya panen sekali setahun, sekarang bisa panen hingga tiga kali. Perekonomian warga naik. Desa kami jadi lebih dikenal,” kata Sutardi.
Ia menuturkan, Desa Jatibatur perlahan bangkit dari status desa tertinggal, naik menjadi desa maju, hingga kini menyandang predikat desa mandiri berkat dukungan berkelanjutan, termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan, berdasarkan data Indeks Desa 2025, kondisi desa di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan signifikan.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan hanya tersisa 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi. Menurut Nadi, tinggi lonjakan status desa tersebut merupakan hasil pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus didorong Gubernur Ahmad Luthfi.
“Membangun desa tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kolaborasi menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan bantuan keuangan desa menjadi faktor penting. Pada 2024, Bankeu desa dari Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp 1,6 triliun dan meningkat menjadi Rp 1,7 triliun pada 2025.
“Nilainya hampir setara dengan dana desa dari pemerintah pusat. Saat dana desa menurun, bantuan provinsi menjadi angin segar bagi desa,” kata Nadi.
Menurutnya, peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Membangun Jawa Tengah itu dimulai dari desa. Ketika desa mandiri dan maju, ekonomi daerah juga ikut tumbuh,” ungkapnya.
