PEKALONGAN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sektor tersebut dinilai menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap penyimpangan.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah agar memastikan proses pengadaan berjalan secara efisien dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan dan melanggar hukum. Jadi pastikan proses dilaksanakan secara terbuka,” kata Gubernur.
Dia menilai, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang bersih, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain transparansi, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan internal guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. “Lakukan evaluasi tugas terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal” ujarnya.
Dalam pengarahannya, Luthfi kembali menegaskan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bahan bakar berjalannya birokrasi. Apabila ASN-nya baik, maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan baik.
Di tempat terpisah, Luthfi juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh bupati dan walikota di wilayahnya agar tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi. Peringatan tersebut disampaikan saat Ahmad Luthfi memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menyambut lebaran 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
“Pertama Pati, satu setengah bulan berikutnya (Bupati) Pekalongan. Saya tidak ingin satu setengah bulan nanti ada lagi. Ini warning untuk kita semua, cukup dua kali, aja sampe ini ping telu (jangan sampai tiga kali),” tegas Ahmad Luthfi, Senin (9/3/2026).
Insiden yang terjadi di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan adalah pengingat bagi seluruh kepala daerah. Dalam menjalankan tugas, harus berorientasi pada pelayanan yang lebih kepada masyarakat.
“Jangan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat publik. Apalagi melanggar hukum, norma, serta korupsi dan gratifikasi,” ujar dia.
Menurut Luthfi, sebagai pejabat publik harus dapat menciptakan birokrasi yang melayani dengan mengutamakan clear and good governance. Salah satunya dengan transparansi dan akuntabilitas. “Saya minta tolong para Bupati dan Walikota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan, transparansi,” ujar dia.
