SOLO — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng agar memprioritaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, skema tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penguatan usaha kecil.
Hal itu disampaikan saat acara Seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat 17 April 2026.
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegas Luthfi.
Dengan begitu, lanjut dia, harapannya masyarakat tidak terkena pinjaman online (pinjol) maupun rentenir dengan bunga tinggi.
Luthfi menegaskan, bank pembangunan daerah (BPD) harus mengambil peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah, tidak hanya menjalankan fungsi administratif perbankan, tetapi juga ikut menopang ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, dan memperkuat pembiayaan pembangunan.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah. Dengan keterbatasan APBD dan transfer pusat, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya melalui investasi dan penguatan peran bank daerah sebagai instrumen ekonomi.
“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.
Ia menyebut porsi APBD dan APBN yang masuk ke daerah pada dasarnya terbatas, sehingga pembangunan wilayah juga harus ditopang investasi. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong kepastian keamanan, ketertiban, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, dan pengembangan kawasan industri untuk menarik penanaman modal.
Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko dalam sambutannya menyatakan penurunan transfer ke daerah harus dibaca sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat peran strategisnya dalam pembiayaan pembangunan.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai penyalur plafon kredit, tetapi juga harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, termasuk melalui proyeksi arus kas dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo menegaskan, BPD harus naik kelas, tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah, tetapi mestinya naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, penjaga stabilitas likuiditas daerah, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional.
