BLORA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setempat, memasifkan gerakan kolaboratif untuk mendampingi ibu hamil. Yakni gerakan untuk memperkuat pencegahan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pendampingan intensif terhadap ibu hamil.
Hal itu ditandai dengan peluncuran program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa (19/5/2026). Dalam acara itu juga dilakukan peluncuran Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Provinsi Jawa Tengah
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai penguat gerakan bersama, dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. “Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,” ucapnya.
Launching Kencan Bumil bersamaan dengan SIM TP PKK, menurut Nawal, menjadi langkah penting. Sebab, melalui SIM TP PKK, organisasi akan lebih mudah dalam menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan isu strategis. Salah satunya, penurunan AKI dan AKB.
Ia menjelaskan, melalui pemanfaatan sistem informasi, diharapkan layanan terhadap isu strategis, khususnya kepada ibu hamil agar menjadi lebih terukur, cepat dan adaptif.
Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Tengah sendiri menunjukkan tren yang terus membaik. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat, jumlah kasus kematian ibu pada 2023 sebanyak 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024 dan kembali turun menjadi 337 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I 2026, jumlah AKI tercatat sebanyak 70 kasus.
Tren serupa juga terjadi pada angka kematian bayi. Pada 2023 tercatat sebanyak 4.612 kasus, kemudian turun menjadi 4.326 kasus pada 2024 dan kembali menurun menjadi 3.650 kasus pada 2025. Sementara hingga Triwulan I 2026, jumlah AKB tercatat sebanyak 799 kasus.
Nawal mengatakan, PKK Provinsi Jawa Tengah akan fokus pada tiga langkah utama dalam pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan secara berkelanjutan.
“AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.
Pendampingan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga pasca nifas dan pengurusan administrasi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai unsur, yang mengawal kesehatan ibu hamil.
“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil,” jelasnya.
Nawal menjelaskan, persoalan kehamilan tidak hanya dipengaruhi faktor medis seperti hipertensi, eklamsia, perdarahan, infeksi, dan komplikasi lainnya, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.
Ia juga menyoroti kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, seperti ibu hamil penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, ibu hamil karena menjadi korban kekerasan seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki, hingga ibu hamil dengan HIV. Karenanya, ia menandaskan, agar jangan sampai ada kelompok yang ditinggal dalam memberikan layakan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
Nawal optimistis, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PKK, dan Posyandu akan mampu menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, sekaligus stunting. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki kekuatan besar berupa komitmen pemerintah, semangat gotong royong, serta jaringan kader kesehatan yang luas, untuk mengatasi persoalan tersebut.
Berdasarkan data SIM PKK Jawa Tengah, saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT dan 452.426 dasawisma. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 49.149 unit Posyandu dan 268.357 kader Posyandu bidang kesehatan. Jumlah kader posyandu bidang kesehatan ini naik 18.725 kader, dibanding pada 2025
“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai, edukasi menjadi hal penting dalam pendampingan ibu hamil. Menurutnya, program Kencan Bumil dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu hamil dan langkah penanganannya. “Dengan adanya Kencan Bumil masyarakat lebih teredukasi, pentingnya mengetahui bagaimana penanggulangannya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap program-program prioritas PKK. “Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah dengan pemerintah provinsi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora,” pungkasnya.
Kegiatan launching berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga sejak pagi hari. Berbagai layanan dihadirkan, mulai dari cek kesehatan gratis, pameran pangan, hingga pengurusan administrasi kependudukan anak.
