JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting (bapokting) di wilayahnya.
Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah.
“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat,” kata Luthfi di sela kegiatan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini kenaikan harga bapokting di Jateng belum terlihat, Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia (BI), BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan.
“Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada. Tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan,” jelasnya.
Stabilitas harga bapokting, kata Luthfi, menjadi kunci pengendalian inflasi. Karena itu TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD kabupaten/kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar.
Luthfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar.
“Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat, sehingga inflasi bisa kita tekan,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
