Ahmad Luthfi Ajak Masyarakat Jateng Terbuka dalam Sensus Ekonomi 2026

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.

Khusus di Jawa Tengah, sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 ini melibatkan 36.891 petugas.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menyatakan, data sensus tersebut menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan daerah.

“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.

Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Karena itu, ia meminta bupati, wali kota, hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.

“Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data,” ujarnya.

Luthfi mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka saat didata petugas sensus. Ia memastikan data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Ia menyebut, data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha.

Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa, dan sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.

“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.

Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya, karena turut mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga.

Menurutnya, pendataan hingga rumah tangga diperlukan karena banyak aktivitas ekonomi kini dilakukan dari rumah, termasuk usaha berbasis digital.

“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.

Sonny menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus mendata aktivitas ekonomi, baik pelaku usaha maupun ekonomi keluarga. Ia juga memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Anastasia Putri mengatakan, pendataan dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah. Sebelum bertanya, petugas lebih dulu memberikan penjelasan mengenai sensus kepada masyarakat.

“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.

Ia mengaku sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Dalam pelaksanaan di lapangan, kendala yang kerap muncul adalah kekhawatiran warga terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk soal pendapatan.

“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.

Anastasia mengatakan, masyarakat juga dapat memastikan identitas petugas sensus melalui surat tugas dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, petugas sensus juga mengenakan rompi khusus.

“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.