SEMARANG – Konflik tambang, sengketa agraria, persoalan buruh, hingga nasib petani tebu, menjadi sederet persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Aspirasi yang sebagian telah berlangsung lebih dari satu dekade itu, disampaikan langsung perwakilan warga dari sejumlah daerah dalam audiensi bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam “Jateng Guyub” di Kantor Gubernur, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, hingga perwakilan buruh untuk menyampaikan persoalan yang dinilai belum kunjung memperoleh penyelesaian.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan, sebagian besar persoalan yang disampaikan bukanlah masalah baru, melainkan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Ahmad Luthfi.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Selain itu, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai semakin masif dan berdampak terhadap kondisi lingkungan.
Tak hanya persoalan tambang, audiensi juga mengangkat berbagai isu lain, mulai dari konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
Dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak langsung terhadap petani tebu. Akibat pabrik berhenti beroperasi, petani terpaksa mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Sementara itu, perwakilan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap masukan harus menjadi dasar evaluasi sekaligus tindak lanjut pemerintah.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, seluruh persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing. Masalah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti. Sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Khusus mengenai persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi atas berhentinya operasional PG GMM.
“Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” ujarnya.
Untuk persoalan infrastruktur, Luthfi memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan dan akan dituntaskan.
Menutup dialog, Luthfi menegaskan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan hasil audiensi, tetapi harus ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi yang nyata.
