Darul Arqam UMS: Mengupas Peran Strategis Pendidikan sebagai Alat Politik dan Kaderisasi

SOLO – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Krakitan menggelar diskusi Darul Arqam Pimpinan yang terlaksana di MTs Muhammadiyah Program Khusus Bayat, Klaten. Kegiatan bertujuan menumbuhkan semangat kepemimpinan dan memperkuat kapasitas organisasi dalam setiap lapisan, serta menumbuhkan spirit pada tingkat ranting Muhammadiyah.

Diskusi yang berfokus pada topik Politik dan Kebijakan Publik melalui perspektif kebijakan pendidikan, menghadirkan Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., M.P.A., sebagai narasumber utama. Diskusi ini mengupas secara mendalam hubungan antara politik, kebijakan publik, dan peran strategis organisasi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa.

“Bicara politik itu bicara tentang kontestasi kekuasaan, bagaimana mendapat kekuasaan dan posisi setelah itu bagaimana membaginya dan bagaimana mempertahankan kekuasaan,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (10/1/2026).

Politik pada hakikatnya bukan sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi bagaimana politik dapat menghasilkan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam konteks pendidikan, Bachtiar menyoroti peran institusi Muhammadiyah sebagai sarana meneruskan nilai-nilai ideologi keislaman dan pembentukan karakter.

“Kita semua sadar bahwa ketika memandang kebijakan publik khususnya di pendidikan itu sangat strategis sekali di dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan bisa menjadi alat politik selain sebagai mewariskan nilai ideologi karakter,” ungkapnya.

Pendidikan menjadi ruang pengembangan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pembentukan kader-kader Muhammadiyah yang terbentuk secara terstruktur.

Terkait peran institusi Muhammadiyah, Iskak Sulistyo, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengapresiasi kerja sama UMS dengan PRM Krakitan yang telah memasifkan perguruan tinggi dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan.

“Pimpinan yang memang sifatnya kolektif-kolegial,” tuturnya.

Menurutnya, kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif-kolegial, bukan individual. Ini berarti, keputusan tidak diambil sendiri, tetapi melalui musyawarah dan pertimbangan bersama.

Melengkapi sesi materi yang disampaikan Bachtiar dan Iskak mengenai politik dan standar etika, Dr. Mahasri Shobahiya, M.Ag., menyampaikan materi Risalah Akhlak Kepemimpinan Muhammadiyah.

Sebagai pembuka, Mahasri menjelaskan konsep musibah dalam Islam yang sering disalahpahami. Musibah tidak selalu berarti terjadinya hal buruk dalam kehidupan, terdapat dua jenis musibah yakni, musibah hasanah (kejadian baik) dan musibah sayyi’ah (kejadian buruk).

Berdasarkan konsep tersebut, jabatan dan kekuasaan termasuk ke dalam musibah hasanah yang harus dijalankan secara amanah. Dalam menjalankan kepemimpinan, Mahasri menekankan pentingnya implementasi standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) bagi para pimpinan.

“Kita diingatkan jangan sampai melakukan jumud dan syirik, dan korupsi yang sangat dekat dengan pimpinan,” ucap Mahasri.

Ia menekankan bahwa Muhammadiyah berpegang teguh pada prinsip kepemimpinan berlandaskan asas kebersamaan (kolektif-kolegial), hal ini menjadi penghubung antara politik dan akhlak.

Politik memberikan keterampilan teknis dalam mengelola kekuasaan dan merancang sebuah kebijakan publik, sedangkan akhlak memberikan landasan spiritual dan etika agar kekuasaan tidak disalahgunakan.