Jateng Jadi Pelopor, Luncurkan Program Insersi Pendidikan Koperasi untuk 6,38 Juta Siswa

SEMARANG — Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi pelopor pelaksanaan pendidikan koperasi di sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Program Insersi Pendidikan Perkoperasian itu, menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB.

Peluncuran program dihadiri langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat 5 Juni 2026.

Luthfi mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus sokoguru ekonomi yang harus dipahami masyarakat.

“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Luthfi menyebut, modul pendidikan perkoperasian telah disiapkan. Para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapat pembekalan untuk pelaksanaan program tersebut. Bahkan, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan dengan nilai dasar koperasi dan gotong royong.

Pada jenjang SMP/MTs, peserta didik mulai diberi pemahaman tentang organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, materi diarahkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Untuk SLB, implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menyebut, Jawa Tengah telah mencatatkan sejarah karena menjadi daerah pertama yang membuat insersi kurikulum perkoperasian.

“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” kata Ferry.

Menurut Ferry, insersi pendidikan koperasi penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap langkah Jawa Tengah dapat diikuti daerah lain.

Ferry menambahkan, koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Koperasi harus kembali dikenalkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.

“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” katanya saat doorstop.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin, juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jawa Tengah. Ia menilai, pendidikan perkoperasian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.

Ia menyebut, pendekatan insersi yang dilakukan Jawa Tengah membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata tanpa menambah beban kurikulum.

“Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru,” ujarnya saat sambutan.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, pendidikan perkoperasian sejalan dengan nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian umat.

“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata dia.

Nasaruddin mengatakan, koperasi juga dapat dikembangkan melalui lembaga keagamaan, termasuk masjid, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan rumah ibadah. Tujuannya agar umat semakin mandiri melalui kegiatan-kegiatan koperasi yang ada.

Program ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun karakter generasi muda. Melalui pendidikan koperasi, peserta didik tidak hanya diharapkan cerdas secara akademik, tetapi juga mampu bekerja sama, berwirausaha, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.