Jateng Operasikan 14 Titik Sekolah Rakyat Rintisan, Targetkan Penambahan di 4 Kabupaten pada 2026

BANJARBARU — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 titik di antaranya merupakan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, 14 titik sekolah rakyat yang ada di Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota. Sekolah tersebut merupakan sekolah rakyat rintisan yang sudah operasional sejak bulan Juli, Agustus, dan September 2025.

Total ada 1.275 anak didik yang sekolah di 14 titik Sekolah Rakyat tersebut. Terdiri atas tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai sekolah menengah atas (SMA). Sekolah tersebut di antaranya berada di Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, dan Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.

“Alhamdulillah dari 1.275 anak itu diasramakan dan semua betah,” kata Imam saat ditemui di lokasi peresmian.

Selain ke-14 titik Sekolah Rakyat yang sudah ada tersebut, Provinsi Jawa Tengah berupaya menambah jumlah sekolah rakyat pada 2026. Hal itu dilakukan berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Setidaknya akan ada empat kabupaten yang akan dibangun sekolah rakyat tersebut pada 2026, meliputi Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Keempatnya akan mulai menerima anak didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Lebih lanjut, beber Imam, sesuai dengan instruksi Gubernur Ahmad Luthfi, melalui program Sekolah Rakyat ini, Pemprov Jateng melakukan intervensi program kepada keluarga siswa.

“Jadi pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga memberikan bantuan untuk memberdayakan keluarganya,” kata dia.

Ia mencontohkan, misalnya ada keluarga dari siswa tersebut rumahnya tidak layak, maka akan diperbaiki, yang belum berlistrik maka difasilitasi agar punya listrik, yang belum terakses air bersih, jamban, dan sebagainya juga akan difasilitasi.

“Jadi anak-anaknya di sekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga akan memberikan usaha ekonomi produktif untuk membangkitkan keluarga agar bisa berdaya,” papar Imam.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah sudah ada 14 rintisan sekolah rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota, ditambah sekolah milik Pemprov Jateng yaitu SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.

“Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat. Tujuannya di Jawa Tengah sangat pas sekali, satu sisi kita mereduksi angka miskin ekstrem, di sisi lain mengembangkan sekolah vokasi, karena di Jawa Tengah itu kita proyeksikan investasi padat karya,” kata Luthfi di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 45 Semarang beberapa waktu lalu.

Sistem boarding school yang diterapkan di Sekolah Rakyat juga penting untuk memberikan pendidikan moral, perilaku, dan mental. Kebiasaan hidup mandiri di asrama dan juga kedisiplinan menjadi landasan untuk membentuk mental kepribadian masing-masing anak.