Jateng Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik, Ahmad Luthfi: Ini Hasil Kolaborasi hingga Tingkat Desa

YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah berprestasi untuk kategori Pengendalian Inflasi Terbaik. Berdampingan dengan Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 di Yogyakarta Marriott Yogyakarta, Kamis malam, 4 Juni 2026.

Ahmad Luthfi menyatakan, penghargaan tersebut melecut asa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya. Sebab, Pemerintah provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan bupati-walikota, bahkan sampai pemerintah desa.

Pengendalian inflasi, kata dia, sangatlah penting agar kebutuhan dan daya beli masyarakat tercukupi. Baik dalam hal ketersediaan bahan pokok penting maupun keterjangkauan harga.

Karenanya, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga perbankan perlu dilakukan, agar distribusi bahan pokok penting sampai kepada konsumen dengan baik.

“Misalnya bawang merah kita distribusikan, cabai bisa kita distribusikan, sehingga keterjangkauan ini menjadi penting, sehingga inflasi bisa kita tekan,” ungkapnya.

Prestasi yang telah dicapai saat ini, lanjut Luthfi akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi masyarakat yang ada.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa pemerintah kabupaten/kota juga mendapatkan penghargaan. Di antaranya Kota Semarang yang menajdi terbaik III tingkat kota untuk kategori Penurunan Stunting. Selanjutnya Kabupaten Sukoharjo terbaik II tingkat kabupaten kategori Pengendalian Inflasi. Kemudian ada Kota Magelang yang menjadi terbaik I dan Kota Surakarta terbaik II tingkat kota untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Apresiasi Pemerintah Daerah pada gelombang pertama ini emang ada empat kategori. Dari sertiap kategori penilaian yang dilakukan dewan juri menghasilkan nilai akhir dengan selisih yang tipis.

Apresiasi Pemerintah Daerah ini memang dilakukan untuk menilai kinerja setiap pemerintah daerah, sekaligus menjadi pemicu agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai tambahan maka diberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi.

“Masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan membawa daerahnya meraih prestasi,” katanya.

Menurut Tito, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga upaya menghadirkan lebih banyak contoh kepemimpinan yang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. Ini perlu diangkat. Perlu diangkat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus,” kata Tito.

Ia menjelaskan, pemerintah sengaja menggelar apresiasi berbasis regional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk bersaing. Dengan skema tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kecil tetap dapat menunjukkan inovasi dan capaian terbaiknya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menilai capaian para daerah penerima penghargaan menunjukkan kemajuan yang relatif merata. Menurut dia, selisih nilai antar pemenang tidak terpaut jauh.

Djamari mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih.