Pakar Ekonomi UMS Soroti Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Ekonomi Global dan Indonesia

SOLO – Pakar ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta ums.ac.id (UMS), Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., menyoroti dampak luas konflik geopolitik Timur Tengah terhadap perekonomian global dan Indonesia. Itu disampaikan dalam Seminar & Rapat Anggota I 2026 yang digelar di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Rabu (22/4/2026).

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Komisariat Daerah (ADPI KOMDA) V Jawa Tengah & DIY tersebut, Bambang menegaskan bahwa konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi yang serius.

Ia menjelaskan bahwa dampak terbesar dari perang tersebut adalah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar di wilayah Gaza, Iran, dan Lebanon, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat hancurnya infrastruktur publik.

“Mayoritas korban adalah masyarakat sipil. Secara ekonomi, dampak paling berat dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, meskipun efek rambatannya tetap terasa hingga ke negara lain, termasuk Indonesia,” ungkapnya dalam pemaparan materi.

Lebih lanjut, Bambang mengulas potensi dampak makroekonomi yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, khususnya terkait inflasi. Menurutnya, inflasi yang masih dalam batas terkendali tidak serta-merta memicu krisis ekonomi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa potensi krisis dapat muncul apabila inflasi meningkat secara cepat dan tidak terkendali, terutama jika disertai dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tekanan likuiditas akibat jatuh tempo utang pemerintah.

Selain itu, Bambang juga menyoroti dampak konflik terhadap sektor Dana pensiun (Dapen) yang dinilai rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ia menyebutkan adanya risiko inflasi yang dapat menurunkan nilai riil dana pensiun secara signifikan.

“Jika inflasi mencapai 20 persen, maka nilai riil dana pensiun dalam rupiah juga bisa tergerus hingga 20 persen. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan dana tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, risiko pasar juga perlu diperhatikan, terutama kemungkinan kenaikan suku bunga yang dapat berdampak pada nilai obligasi lama yang sudah dimiliki oleh pengelola dana pensiun.

Sebagai langkah mitigasi, Bambang menekankan pentingnya diversifikasi investasi. Ia mengingatkan prinsip dasar dalam pengelolaan aset, yakni tidak menempatkan seluruh dana dalam satu instrumen atau mata uang.

“Dana pensiun perlu divariasikan dalam berbagai bentuk seperti rupiah, mata uang asing, emas, properti, hingga saham-saham unggulan (blue chip), sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga,” paparnya.

Di akhir pemaparannya, Bambang menegaskan bahwa dana pensiun sejatinya merupakan lembaga investasi yang harus dikelola secara dinamis dan adaptif terhadap perkembangan global.

Ia juga mendorong pengelola dana pensiun untuk tidak hanya bersifat administratif, melainkan aktif melakukan analisis rutin terhadap kondisi politik dan ekonomi guna menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan berkelanjutan.