SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan kepada kepala daerah di wilayahnya agar menciptakan birokrasi yang bersih pascainsiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terhadap Bupati Pekalongan.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi usai Rakor Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Selasa 3 Maret 2026.
Ia mengaku telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jateng agar menjaga integritas dan tidak melanggar hukum.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam OTT di Semarang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus tersebut terkait dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ketiganya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
SOLO - Dua belas ide dan inovasi mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id…
SOLO - Dosen Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)…
SOLO - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan…
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah (Perda)…
CILACAP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka…
KARANGANYAR – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Lawu belum sepenuhnya tuntas. Satu titik…
This website uses cookies.