Categories: IndeksNews

Pembangunan dan Kesejahteraan Warga Jawa Tengah Tetap jadi Fokus Perubahan APBD 2026

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Selasa (29/9/2026). Foto : Ist.

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan APBD Jawa Jawa Tengah 2026 dirancang untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global, agar anggaran dapat disalurkan secara efektif dan efisien dalam mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan disela rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Selasa (29/9/2026).

Luthfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta disepakati bersama pada 28 September 2026.

Rancangan Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jateng. Pada semester I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80 persen, investasi Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja, kemiskinan turun menjadi 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen dan inflasi Agustus sebesar 3,08 persen.

Sejalan dengan capaian tersebut, arah pembangunan 2026 adalah meneguhkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, dalam perubahan APBD didorong untuk dukungan sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan dan permodalan petani, nelayan dan pelaku usaha, serta edukasi dan pengelolaan pangan.

Kemampuan pendapatan daerah juga harus terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian. Antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Pemprov Jateng mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya melalui relaksasi pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan pajak progresif yang berlaku 21 September sampai 28 Desember 2026. Selain itu, Pemprov Jateng juga terus berupaya aktif mendatangkan investor ke wilayahnya untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

Indospektrum

Recent Posts

Gaet Investasi Rp72,54 Triliun, Ahmad Luthfi Dianugerahi Penghargaan Tokoh Percepatan Investasi

JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan…

26 menit ago

UMS Naik Peringkat di QS Sustainability University Rankings 2027, Aspek Tata Kelola Raih Skor Tertinggi

SOLO – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id berhasil meningkatkan capaian dalam pemeringkatan internasional QS Sustainability…

2 jam ago

OJK Solo dan TPAKD Boyolali Dorong Implementasi Sistem ERP untuk Koperasi dan Peternak Sapi Perah

BOYOLALI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah…

7 jam ago

UMS Jajaki Kerja Sama Akademik dengan SNUE Korea Selatan, Perkuat Riset hingga Konferensi Internasional

SOLO - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id memperluas jejaring kolaborasi internasional melalui penjajakan kerja sama…

7 jam ago

Dieng Jadi Pionir Pengembangan Geographical Indication Tourism di Indonesia

WONOSOBO – Jawa Tengah menjadi titik awal pengembangan Geographical Indication Tourism (GI Tourism) di Indonesia.…

22 jam ago

70 Pelaku Usaha Jateng–Kaltim Teken Kesepakatan Bisnis Rp10,5 Miliar, Mulai dari Domba hingga Kopi

SEMARANG — Kerja sama perdagangan Jawa Tengah (Jateng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berbuah transaksi…

22 jam ago

This website uses cookies.