Pemprov Jateng Tegas Wujudkan Keterbukaan Infomasi Publik

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng harus terbuka terhadap progres pembangunan di wilayahnya. Sebab, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang semua orang boleh tahu.

“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (10/3/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut Sekreteris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Bazas Jateng, sejumlah kepala OPD, serta para wartawan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya menggandeng insan pers untuk berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Tentunya sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus, ia mengatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka bersama membangun Jawa Tengah. “Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah) dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana mengatakan, jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perjuangan tersebut dilakukan dengan berbagai hal, seperti lewat tulisan, foto, video dan sebagainya.

“Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.

Menurut Iwan, jurnalis juga punya cara bagaimana agar informasi itu bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Sejatinya informasi itu memang harus transparan, tetapi transparan itu bukan berarti telanjang. Harus ada chek and recheck kepada stakeholder atau mitra.

“Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution,” paparnya.