Penggeledahan di Sukoharjo, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah oleh informasi yang belum terverifikasi menyusul mencuatnya kasus penggeledahan lembaga pendidikan keagamaan Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, ketenteraman, dan mengedepankan sikap saling menghormati.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu persoalan merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan justru memicu konflik di tengah masyarakat.

“Kondusivitas wilayah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah alat perekat untuk persatuan dan kesatuan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Selasa (3/11/2026).

Ia meminta masyarakat menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin, tetap santun, serta mengedepankan semangat tepa selira dan gotong royong. Luthfi tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik horizontal yang dapat mengganggu kondusivitas Jawa Tengah.

Ia juga mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan berharap persoalan dapat segera diselesaikan dengan baik. Di sisi lain, Pemprov Jateng memastikan hak pendidikan dan perlindungan anak-anak yang terdampak tetap terpenuhi.

Luthfi telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah untuk turun langsung memberikan pendampingan kepada para santri.

“Sudah saya perintahkan DP3AKB untuk berangkat ke sana untuk melakukan evaluasi dan asistensi,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).

Menurut Luthfi, pendampingan telah dilakukan sebanyak dua kali. Dari hasil penanganan tersebut, Pemprov Jateng mengidentifikasi belasan santri yang membutuhkan perhatian khusus agar hak pendidikan dan aktivitas belajar mereka tidak terganggu.

“Pemprov punya suatu komitmen, tidak boleh ada anak-anak kita yang sampai tidak bisa belajar dan tidak mendapatkan pendampingan manakala lembaganya terjadi permasalahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi para santri yang terdampak. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah trauma berkepanjangan sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan dan perlindungan sebagaimana mestinya.