SOLO – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya “londo ireng” disorot Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta (Solo) terpilih, Sri Hartanto. Pernyataan yang dikaitkan dengan wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap profesi jurnalis dan dapat mengganggu iklim kebebasan pers.
“Media bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan isu publik lainnya merupakan fungsi kontrol agar pemerintah dapat bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing,” kata Sri Hartanto, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, kerja jurnalistik yang berlandaskan fakta dan data di lapangan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara ataupun kepentingan asing.
Menurutnya, retorika yang mengaitkan kritik media dengan istilah “antek asing” maupun “londo ireng” dikhawatirkan dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan.
Ia menilai, apabila narasi tersebut terus disampaikan, masyarakat dapat memandang jurnalis sebagai pihak yang memusuhi negara atau bahkan sebagai pengkhianat.
“Jika logika seperti ini terus dimasifkan, masyarakat bisa menganggap tugas wartawan sebagai sesuatu yang jahat atau bertentangan dengan kepentingan bangsa. Kondisi itu berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Diharapkan, Presiden sebagai kepala negara dapat memandang peran pers secara lebih proporsional.
“Presiden semestinya melihat tugas jurnalistik secara jernih, cerdas, dan elegan. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sesuai amanat Undang-Undang Pers,” katanya.
Pernyataan merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa istilah “londo ireng” yang pada masa kolonial merujuk kepada pribumi yang membantu penjajah masih ada hingga saat ini.
“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung adanya media yang dinilai lebih menonjolkan sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibanding ribuan sekolah yang telah direnovasi pemerintah.
Menurut Prabowo, pemerintah telah memperbaiki sekitar 67.000 bangunan sekolah dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun depan. Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, namun meminta kritik disampaikan secara proporsional.
“Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik. Tapi kita bukan anak kecil,” katanya.
SOLO - Acara Sungkeman dan Sengkeran yang dijalani G.R.Aj. Ancillasura Marina Sudjiwo (Gusti Sura) mengawali…
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta penguatan mitigasi bencana seiring mulai datangnya musim…
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sistem pengawasan terintegrasi sebagai upaya mencegah praktik korupsi…
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp65,5 miliar pada 2026 untuk rehabilitasi jaringan…
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 1.507 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) selama…
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah oleh informasi yang…
This website uses cookies.