PPDI Temui Jokowi, Bahas Status Perangkat Desa hingga Masukan Strategis

SOLO – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari sejumlah provinsi bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus mengadukan persoalan status perangkat desa yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan.

Rombongan yang hadir dalam pertemuan di kediaman Jokowi, Gang Kutai Utara, Nomor 1, Kelurahan Banjarsari, Kota Solo, antara lain Dewan Pembina PPDI Fatchurrohman Nugroho, Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo, Ketua PPDI Jawa Barat Sutara, Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih, Ketua PPDI Riau Nina Siahaan, Ketua PPDI DIY Johan Enry, serta Ketua PPDI Sulawesi Selatan Tabah Halilintar.

Ketua rombongan, Fatchurrohman Nugroho selaku Dewan Pembina PPDI Jawa Tengah mengatakan, kunjungan dilakukan setelah PPDI menggelar Hari Lahir (Harlah) ke-20 dan Rakernas PPDI. Para ketua PPDI dari berbagai daerah berinisiatif bersilaturahmi dengan Jokowi karena dinilai memiliki peran besar dalam perjalanan organisasi tersebut.

“Ketua-ketua PPDI provinsi ingin bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, sekaligus melaporkan hasil Rakernas PPDI. Kami merasa Pak Jokowi adalah mentor PPDI dan sangat berjasa bagi perangkat desa, khususnya saat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,” kata Fatchurrohman.

Menurutnya, selain menyampaikan hasil Rakernas, para pengurus juga meminta masukan dan wejangan dari Jokowi terkait berbagai persoalan yang dihadapi perangkat desa saat ini.

Dalam pertemuan, dibahas pula kondisi politik dan ekonomi di berbagai desa di Indonesia. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah status perangkat desa yang hingga kini dinilai masih belum memiliki kepastian hukum.

“Kami juga membahas status perangkat desa yang sampai sekarang belum jelas. Bukan PNS, bukan PPPK, sehingga masih menjadi persoalan yang terus diperjuangkan,” ujarnya.

Fatchurrohman mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar PPDI segera berkoordinasi dengan Wakil Presiden serta Menteri Dalam Negeri untuk mencari solusi terkait status perangkat desa.

“Beliau mengarahkan agar segera berkoordinasi dengan Mas Wapres dan Mendagri supaya ada solusi yang konkret dan status perangkat desa bisa menjadi lebih jelas,” katanya.

PPDI berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka menilai perangkat desa memiliki peran vital karena hadir dalam berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari pelayanan administrasi kelahiran, pendampingan warga sakit, hingga pengurusan administrasi kematian.

“Anggota PPDI tersebar di lebih dari 50.000 desa di seluruh Indonesia. Perangkat desa bekerja 24 jam melayani masyarakat dan menjadi salah satu motor utama pelaksanaan program pemerintah di desa,” ujar Fatchurrohman.

Karena itu, PPDI berharap berbagai program pemerintah maupun sektor swasta dapat lebih banyak bersinergi dengan perangkat desa agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.

“Kami berharap semakin banyak program yang melibatkan perangkat desa karena kami berada di garda terdepan pelayanan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, program-program pemerintah akan lebih mudah menjangkau masyarakat desa,” pungkasnya.