SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mendorong agar kegiatan sensus ekonomi 2026 di wilayahnya bisa dilakukan percepatan, meskipun saat ini capaiannya sudah mencapai 81%.
Pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar target pendataan dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir.
“Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” kata Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memetakan kembali perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata, agar dapat dilakukan pendekatan secara lebih intensif.
Menurut Taj Yasin, kawasan industri di Kendal dan Batang telah mencatat pendataan 100 %, sehingga pola koordinasi di wilayah tersebut diharapkan dapat diterapkan di daerah lain yang masih tertinggal.
“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kota Semarang masih menjadi daerah yang membutuhkan percepatan karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah. Hingga saat ini capaian pendataannya sekitar 71 %. Sedangkan capaian tertinggi diraih Kabupaten Banjarnegara, dengan 92 %.
Wakil Kepala BPS Pusat, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi kuat antara BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus.
“Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 % dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” kata Sonny.
Meskipun capaian pendataan secara umum tinggi, Sonny mengungkapkan pendataan terhadap kelompok usaha besar baru mencapai sekitar 40 persen.
“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 % karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” ujarnya.
Menurut Sonny, tantangan terbesar bukan berasal dari masyarakat maupun pelaku usaha kecil, melainkan proses pendataan perusahaan besar yang membutuhkan koordinasi internal lintas divisi hingga kantor pusat.
“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Banyak juga yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat,” katanya.
Selain itu, penghuni apartemen juga menjadi tantangan tersendiri karena sulit ditemui akibat aktivitas yang padat.
Untuk mengejar target, BPS menerjunkan tidak hanya petugas lapangan, tetapi juga aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat senior BPS secara langsung untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Sonny kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Data tersebut akan memotret jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di masa mendatang.
