SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Desa (OPD) Satu Desa Dampingan, sebagai salah satu strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Program itu kini sudah menjangkau 641 desa.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa, 29 September 2026.
Taj Yasin mengatakan, walaupun angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan, namun capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin?, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” katanya.
Pendampingan tersebut, lanjut dia, harus dilakukan secara lintas sektor. OPD yang mendapat tugas tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian, tetapi menjadi koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program OPD lainnya.
“Mereka sifatnya menjadi coordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.
Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Taj Yasin menekankan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain pembenahan data, ia juga meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan harus diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan, bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang harus disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Ia menyampaikan, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sebanyak 3,29 juta orang
Imam menyebut, kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagaian besar agraris, dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.
Namun demikian, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau turun lebih dari 50 persen.
Ia mencontohkan, Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.
