SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat agar memperkuat upaya pencegahan narkoba.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala BNNP Jateng Toton Rasyid di ruang kerjanya pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menurut Luthfi, upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan secara konsisten. Langkahnya tidak hanya bisa selesai dengan acara seremonial. Tapi perlu dilakukan secara masif.
Ia juga meminta agar program pencegahan seperti Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh, diperkuat lagi dengan mengadakan berbagai kegiatan di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan berantas narkoba.
“Paling penting kampung bersinar dan tangguh itu diekspose lagi,” tegasnya.
Sejauh ini, Pemprov Jateng juga memberikan dukungan anggaran yang terus meningkat kepada BNNP jateng. Tercatat, hibah yang diberikan sebesar Rp200 juta pada 2022 dan 2023, naik menjadi Rp750 juta pada 2024, serta Rp1,5 miliar pada 2025 dan 2026.
Dalam kesempatan itu, Luthfi memita kepada BNNP Jateng menjadikan wilayah Semarang dan Solo menjadi prioritas perhatian, karena merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia juga meminta BNNP mendata kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) agar dapat didorong pembentukannya.
Sementara itu, Kepala BNNP Jateng Toton Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng dalam upaya-upaya pemberantasan narkoba.
“Ke depan kami berharap terus mendapatkan dukungan, termasuk untuk penguatan fasilitas rehabilitasi rawat inap,” ujarnya.
Toton menuturkan saat ini fasilitas rumah sakit untuk rehabilitasi masih terbatas, rata-rata hanya tersedia sekitar 10 tempat tidur. Setiap tahun BNNP Jateng rata-rata hanya mampu merehabilitasi sekitar 500 orang. Ia berharap, hal itu bisa ditingkatkan.
Saat ini, lanjut dia, baru sembilan kabupaten/kota di Jateng yang memiliki BNNK. Ke depan, pihaknya membuka opsi penguatan berbasis zonasi untuk memaksimalkan pencegahan.
Audiensi tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi narkoba sebagai extraordinary crime.
