SOLO – Permasalahan stagnasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 97 persen dari total UMKM dinilai menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal pelaku usaha, sehingga berdampak pada produktivitas, daya saing, hingga kontribusi ekspor nasional yang masih terbatas.
Fenomena ini menjadi perhatian serius Prof. Kussudyarsana, Ph.D., guru besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id yang menilai bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia cenderung bertahan di level mikro tanpa mengalami peningkatan skala usaha.
“Kalau dianalogikan seperti pendidikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas,” ungkapnya saat jumpa pers jelang pengukuhan guru besar, Senin (27/4/2026)
Selain itu, minimnya pencatatan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) turut memperparah kondisi. Saat ini, hanya sebagian kecil UMKM yang terdata secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan, pengawasan, hingga pemberian intervensi yang tepat.
Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian Indonesia, menurut Kussudyarsana, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Dari sisi manajerial dan kelembagaan, UMKM Indonesia terlihat masih lemah. Mengacu pada data Kementerian UMKM tahun 2025, jumlah UMKM yang telah memiliki NIB baru 1,22% dan sisanya sebanyak 98, 78% belum mempunyai NIB. Adapun dari kepemilikan laporan keuangan, sebanyak 96, 49% belum mempunyai laporan keuangan, dan hanya 3,51% yang telah mempunyai.
Kemudian jika di lihat pada tingkat partisipasinya dalam kancah internasional, khususnya Global Value Chain, kontribusi UMS selama 20 tahun baru menghasilkan kenaikan 4%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang telah mengalami peningkatan sebesar 15-20% tingkat partisipasinya pada Global Value Chain (Kementerian UMKM 2025).
Dalam pemaparannya, Kussudyarsana menjelaskan bahwa akar persoalan UMKM tidak bisa dilepaskan dari karakteristik perusahaan keluarga yang mendominasi struktur bisnis di Indonesia. Ia menuturkan bahwa kajian mengenai perusahaan keluarga masih relatif terbatas, padahal memiliki perbedaan signifikan dibandingkan perusahaan pada umumnya.
“Perusahaan keluarga memiliki dimensi khusus seperti social emotional wealth, adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan keluarga, hingga asymmetric altruism. Ini membuat pendekatannya tidak bisa disamakan dengan perusahaan biasa,” jelasnya.
Penelitian terkait UMKM telah dimulai sejak lebih dari 15 tahun lalu, berangkat dari disertasi saat studi di Australia, kemudian difokuskan pada UMKM berbasis keluarga. Dari hasil kajian tersebut, ia menemukan bahwa sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal tata kelola, yakni relational governance, yang mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam akses modal dan pengelolaan usaha.
Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu penyebab sulitnya UMKM berkembang ke tahap yang lebih formal dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekosistem dan pembinaan berkelanjutan.
“Selama ini kita cenderung membiarkan bisnis berjalan seperti seleksi alam. Padahal, perlu ada pemetaan, rekam jejak usaha, dan treatment yang tepat agar mereka bisa naik kelas,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya pendekatan sistematis dari pemerintah, seperti pembangunan ekosistem pendampingan yang terstruktur, layaknya intervensi kesehatan masyarakat pada masa lalu. Dengan demikian, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
