SEMARANG —Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi.
Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026.
Luthfi mengatakan, provinsinya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, Ia tengah menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya untuk bersaing dengan Vietnam.
“Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, peluang tersebut perlu dikawal bersama, termasuk melalui jejaring diplomasi parlemen yang dimiliki BKSAP DPR RI.
Selain investasi, Luthfi menilai persoalan logistik menjadi tantangan berikutnya. Ia menyebut kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai sekitar 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta di antaranya berasal dari Jawa Tengah.
Namun, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta
Oleh karena itu, Ia mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.
Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.
Ia menambahkan, pada triwulan I 2026 realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.
“Di saat keterbatasan fiskal dan situasi geopolitik seperti sekarang, kita harus mampu menjual potensi Jawa Tengah untuk menarik investasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.
Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor.
“Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.
Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.
