SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait pencegahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayahnya.
Dukungan diwujudkan melalui penguatan edukasi sejak dini, layanan konseling, dan pencegahan oleh perangkat daerah. Kebijakan mengacu pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.
Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng akan mengerahkan dinas terkait untuk memperkuat langkah pencegahan, terutama melalui sekolah dan Dinas Kesehatan.
“Dinas terkait kita perintahkan untuk betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan itu harus sejak dari dini,” kata Luthfi seusai rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang pada, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurutnya, Pemprov Jateng juga memiliki layanan konsultasi psikolog gratis yang bisa diakses masyarakat secara daring. Layanan tersebut dapat digunakan untuk pendampingan terhadap berbagai persoalan perilaku berisiko.
“Dinas kita punya terobosan kreatif, yaitu aplikasi LOGIS. Jadi konsultasi gratis. Ini kita gunakan di tiga kabupaten/kota, bisa konsultasi lewat online, termasuk perilaku menyimpang LGBT juga bisa kita gunakan di sana,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, pendekatan Pemprov Jateng akan difokuskan pada pencegahan, edukasi, dan layanan konseling agar persoalan tersebut dapat ditangani sejak dini.
