SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi berdialog dengan perwakilan serikat buruh, serikat pekerja, dan para pengusaha di Hotel Front One HK, Kita Semarang, Selasa malam, 3 November 2026.
Dialog itu untuk menyerap aspirasi terkait upah minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 dan sejumlah permasalahan tenaga kerja di wilayahnya.
Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu peraturan penetapan UMP, UMK, dan serta upah sektoral tahun 2027 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tempat kita berkaitan erat dengan hubungan industrial yang kondusif. Jadi saya siap buka dialog kapan pun,” kata Luthfi saat dialog.
Dialog tersebut menjadi langkah penting untuk mengumpulkan aspirasi dan menggali seluk-beluk permasalahan buruh dan pekerja. Aspirasi dari buruh dan pengusaha akan membantu kerja dewan pengupahan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Beri kami masukan sebelum kabupaten/kota membuat keputusan atau rekomendasi terkait upah minimum, kasihkan ke saya, biar nanti saya koordinasikan. Buat kajian biar saya bisa bicara dengan kabupaten/kota. Jenengan yang tahu karakter buruh di masing-masing daerah,” katanya.
Dalam dialog itu, sejumlah perwakilan serikat buruh dan pekerja menyampaikan sejumlah masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Di antaranya disampaikan oleh Pratomo Hadinata sebagai perwakilan dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT).
Pratomo menyampaikan, bahwa ABJaT telah membuat kajian terkait usulan upah minimum. Kajian tersebut dilakukan selama tujuh bulan dan hasilnya sudah diserahkan langsung kepada Ahmad Luthfi dalam dialog tersebut.
“Data kebutuhan hidup layak yang kami sajikan itu bukan dari kami secara independen, tapi itu data dari Dewan Ekonomi Nasional dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari BPS. Jadi data resmi dikeluarkan dari pemerintah di tahun 2025,” jelasnya.
Karananya, ia mengusulkan agar Gubernur Ahmad Luthfi dalam memutuskan nilai UMP dan UMK 2027 sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pihaknya juga mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota memperluas penerapan upah sektoral.
Setali tiga uang, perwakilan Konfederasi Serikat Nusantara dan Federasi Serikat Pekerja Independen, Waluyo berharap UMP Jawa Tengah naik lebih. Kalau UMP naik lebih bagus maka UMK akan lebih bagus juga,” katanya.
Di samping terkait upah minimum, ada juga aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh dan pekerja terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi. Misalnya terkait perusahaan garmen yang kebanyakan menerapkan kontrak pendek.
Selanjutnya terkait batasan usia dalam persyaratan masuk perusahaan yang menyulitkan pekerjaan usia tertentu untuk dapat bekerja di perusahaan. Misalnya pekerja usia 40 tahun yang terkena PHK susah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain karena terganjal syarat tersebut. Berikutnya terkait afirmasi bagi pekerja atau buruh disabilitas yang juga masih banyak terhambat masuk ke perusahaan meskipun memiliki kemampuan untuk bekerja.
Selain itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng yang turut hadir dalam dialog tersebut juga menyampaikan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait infrastruktur seperti pelabuhan yang kurang dalam dan pilihan kapal yang sedikit. Hal itu sangat mempengaruhi rantai pasok bahan baku industri.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz membeberkan, per 3 November 2026, tercatat ada 623.180 perusahaan di Jawa Tengah, dengan rincian 3.040 perusahaan besar, 5.670 perusahaan menengah, 6.040 perusahaan kecil, dan 610.405 perusahaan mikro. Total jumlah tenaga kerja sebanyak 2.071.753 orang, terdiri atas 945.275 orang laki-laki an 1.126.478 orang perempuan.
