SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat agar terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD), guna memantapkan provinsi ini sebagai penumpu dan lumbung pangan nasional.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara pelepasan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu, 28 Februari 2026 malam.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” kata Luthfi dalam sambutannya.
Menurutnya, BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah di seluruh kabupaten/kota sampai desa. Maka dari itu, BPN berserta stakeholder lainnya harus terus digandeng untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.
Selama satu tahun Lampri menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, telah banyak permasalahan di kabupaten/kota yang terselesaikan. Termasuk salah satunya LSD yang menjadi bagian penting guna memantapkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Di samping lahan pertanian, Pemprov Jateng juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN terkait dengan dukungan investasi. Kepastian hukum hak atas tanah bagi investor menjadi salah satu elemen penting dalam realisasi investasi di Jawa Tengah. Tentunya tanpa mengubah lahan sawah dilindungi.
Diketahui, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan ATR/BPN Jawa Tengah diwujudkan dalam nota kesepakatan Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Agraria, Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Realisasi sertifikasi LP2B pada 2025 di Jawa Tengah mencapai sekitar 240 bidang, meliputi 80 bidang di Blora, 80 bidang di Wonosobo, dan 80 bidang di Cilacap. Capaian secara komulatif selama periode 2023-2025 sebanyak 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Sementara untuk tertib administrasi pertanahan, capaian yang diraih selama 2024-2025 adalah 160 bidang. Juga ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, bendungan Bodri (Kabupaten Kendal dan Temanggung), dan penetapan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Adapun capaian Gugus Tugas Reforma Agraria meliputi redistribusi 1.050 bidang yang terbagi di Cilacap 616 bidang dan Brebes 444 bidang selama 2025. Kemudian penataan akses reforma agraria (ARA) sebanyak 3.700 KK.
Sementara itu, Lampri mengatakan, sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Jateng dan Forkopimda Jateng telah membantu dalam mewujudkan kegiatan yang dilakukan oleh ATR/BPN Jateng. Selama satu tahun terkahir, ATR/BPN Jateng telah menyelesaikan sekitar 2.000 lebih kualitas data bidang tanah kelas 4, 5, dan 6 atau yang juga disebut dengan KW 456.
KW 456 adalah sertifikat tanah yang terbit pada tahun 1961-1967. Saat itu, sertifikat tanah belum memiliki peta kadaster atau yang menggambarkan informasi detail tentang tanah dan properti. Kondisi tersebut menjadikan tanah dengan sertifikat KW 456 lebih berpotensi diserobot oleh mafia tanah.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” paparnya.
Sebagai informasi, Lampri meninggalkan jabatan sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Jawa Tengah untuk menduduki jabatan baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Jabatan yang ditinggalkan Lampri saat ini diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah.
