SOLO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. H. Ahmad Muhaimin Iskandar, M.Si., menghadiri acara Agrotech’s Fair 2026 yang diselenggarakan di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Menko Muhaimin menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan inovasi dan teknologi pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional “Desa Berdaya: Peran Milenial dalam Mendukung Kemandirian Pangan Lokal Berkelanjutan”. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bangga membangun sektor pertanian dari desa sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Menurutnya, peluang mewujudkan kemandirian pangan saat ini terbuka semakin lebar dan harus dimanfaatkan secara optimal, terlebih pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan untuk memperkuat sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi desa.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini mulai bergeser dari pola belanja rutin menuju anggaran yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan sektor-sektor prioritas. Efisiensi anggaran dilakukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penguatan sektor pangan.
“Setiap rupiah dari APBN harus memiliki dimensi pemberdayaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Anggaran negara harus menjadi pengungkit agar masyarakat semakin mandiri secara ekonomi,” kata Muhaimin Iskandar di hadapan para tamu undangan, akademisi, dan mahasiswa.
Karena itu, mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam organisasi dan forum agroteknologi, diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi inovatif di bidang pertanian. Dengan perubahan politik anggaran dan politik pangan nasional, peluang untuk mewujudkan kemandirian pangan dinilai semakin terbuka.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan dan krisis regenerasi petani. Oleh sebab itu, berbagai terobosan harus didukung oleh implementasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan tata kelola yang baik.
Ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpijak pada kajian ilmiah. Menurutnya, akademisi harus berani memberikan masukan secara objektif kepada pemerintah sehingga kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keilmuan.
“Universitas harus mengawal pertanggungjawaban intelektual. Politik anggaran dan politik pangan harus benar, dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh elemen, terutama mahasiswa, untuk memperkuat kolaborasi lintas generasi dalam membangun sektor pertanian. Ia berharap perguruan tinggi menjadi pintu lahirnya inovasi, regenerasi petani, serta solusi nyata bagi penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menjadi kekuatan baru di sektor pangan dunia,” ucapnya.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si. menyampaikan bahwa seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dan Forum Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian (FP) UNS.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas sinergi yang terus dibangun bersama perguruan tinggi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat. Menurut kami, pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri, produktif, tangguh, dan berdaya saing,” kata Prof. Fitria.
Tema seminar dinilai sangat relevan dengan arah pembangunan nasional serta mendukung Asta Cita, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, pembangunan berbasis desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045.
Prof. Fitria menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, tetapi juga menjadi fondasi kedaulatan bangsa. Menghadapi tantangan perubahan iklim, dinamika global, dan transformasi teknologi, Indonesia membutuhkan inovasi yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak melalui riset, teknologi digital, kewirausahaan, dan pengembangan pangan lokal berbasis potensi daerah.
Sebagai perguruan tinggi, UNS berkomitmen menghadirkan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Melalui berbagai program di bidang pertanian berkelanjutan, inovasi teknologi pangan, pemberdayaan desa, serta penguatan UMKM berbasis pangan lokal, UNS terus mendorong lahirnya solusi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan memberangkatkan 2.930 mahasiswa ke 28 kabupaten di Indonesia untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk di sektor pertanian.
“Kami berharap seminar nasional ini mampu melahirkan kolaborasi lintas sektor, memperkuat ekosistem riset dan kewirausahaan muda, serta menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di desa-desa Indonesia guna mendukung kemandirian pangan nasional. UNS percaya bahwa masa depan Indonesia tidak hanya dibangun melalui kekuatan sumber daya alam, tetapi melalui kolaborasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dari kampus, untuk desa; dari desa, untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya.
