YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat inovasi di sektor perumahan. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan (Simperum) milik Pemprov Jawa Tengah, menjadi salah satu inovasi yang efektif dalam penanganan backlog perumahan, lewat data yang valid.
Sistem kerja yang cepat dan tepat itu membuat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, kesengsem dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Rabu (12/2/2026).
Kerja sama yang dilaksanakan di Kantor BP3KP Jawa III tersebut, untuk menyinergikan data perumahan, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah, guna mendukung percepatan program nasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta target program 3 juta rumah.
Kepala BP3KP Jawa III Kementerian PKP, Aldino Herupriawan mengatakan, integrasi Simperum sangat membantu pemerintah pusat, dalam memperoleh satu data perumahan yang valid dan selalu terbarui.
“Kerja sama ini sudah lama kami agendakan. Akses terhadap Simperum sangat membantu kami, khususnya dalam penggunaan data RTLH dan backlog kepemilikan rumah. Data ini menjadi kebutuhan utama dalam program BSPS,” ujarnya.
Menurut Aldino, Simperum memungkinkan proses verifikasi dan validasi data masyarakat secara lebih cepat, bahkan hingga data kependudukan. Hal itu menjadi keunggulan dibandingkan sistem sebelumnya, yang masih terpisah-pisah antardaerah.
“Datanya dinamis dan selalu diperbarui. Kita bisa langsung mengetahui berapa backlog kepemilikan dan RTLH di Jawa Tengah, tanpa harus satu per satu meminta ke kabupaten/ kota,” jelasnya.
Ditambahkan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan database perumahan paling lengkap dan inovatif di tingkat nasional.
“Jawa Tengah termasuk provinsi yang datanya paling update dan inovatif. Ini sudah dikenal secara nasional, dan sangat membantu kami di pusat,” imbuhnya.
Selain akses data, dalam PKS tersebut Kementerian PKP juga melakukan link dan replikasi sistem Simperum ke dalam platform Klinik PKP milik kementerian. Sehingga, data backlog perumahan Jawa Tengah dapat diakses secara legal dan real time, oleh pemerintah pusat.
“Nanti Simperum bisa diakses di aplikasi milik kami,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menyampaikan, kerja sama ini akan memperkuat sinergi pusat dan daerah, dalam penanganan perumahan.
“Alhamdulillah, hari ini kami menandatangani perjanjian kerja sama dengan Balai BP3KP Jawa III Kementerian PKP, untuk berkolaborasi terkait data kependudukan dan sistem informasi Simperum,” ujarnya.
Boedyo menjelaskan, Simperum dikembangkan sebagai basis data awal penyelesaian backlog perumahan, baik dari sisi kelayakan huni maupun kepemilikan. Sistem tersebut telah digunakan hingga tingkat desa, sehingga proses pembaruan data berjalan optimal. Hal itu selaras dengan semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan.
“Akun-akun sudah terdistribusi sampai kabupaten dan desa. Updating data menjadi lebih baik, dan seluruh progres penanganan RTLH dapat dimonitor setiap saat secara real time,” jelasnya.
Ke depan, terang Boedyo, data Simperum juga akan diintegrasikan dengan aplikasi Klinik PKP milik Kementerian PKP. Dengan integrasi ini, seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pembangunan rumah, akan termonitor langsung oleh pemerintah pusat.
“Kami berharap sinergi ini menguntungkan semua pihak, mempercepat penanganan RTLH, serta memperkuat basis data perumahan yang valid dan akuntabel,” pungkas Boedyo.
