SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, mengelola arsip bagi lembaga pemerintahan bukan sekadar menjaga dokumen administratif, tetapi juga merawat sumber data dan rekam jejak pemerintahan yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut sekaligus dibarengi dengan penyerahan penghargaan hasil pengawasan kearsipan.
Oleh karena itu, Sumarno meminta aparatur yang bertugas di bidang kearsipan tetap memandang pekerjaannya sebagai bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dibutuhkan ketika sebuah kegiatan atau kebijakan sedang berlangsung, tetapi juga menjadi bahan penelusuran bagi generasi berikutnya.
“Apa yang kita lakukan semua di dalam pengelolaan pemerintahan ini semua terdokumentasi. Itu tidak berhenti pada saat kita mengelola pemerintahan, tetapi harus kita wariskan dan diteruskan oleh penelusur-penelusur kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, arsip yang saat ini terlihat belum memiliki manfaat langsung, suatu saat dapat menjadi informasi penting. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan.
Sumarno menyebut, keberadaan data memiliki nilai penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab setiap aparatur pemerintah.
“Data itu penting dan mahal. Sehingga pengelolaan arsip dengan baik adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari kita menjalankan amanah di semua lini, di tempat mana pun,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan dalam pengawasan kearsipan tahun 2026.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip di masing-masing instansi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, Rakor Pengawasan Kearsipan 2026 digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Rakor tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan arah kebijakan dan program kearsipan mulai dari tingkat pusat melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Peserta rakor meliputi para bupati dan wali kota, kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, serta pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.
Salah satu agenda dalam rakor tersebut adalah pengumuman dan penyerahan penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal dan eksternal tahun 2026. Terdapat 17 penghargaan yang diserahkan untuk hasil pengawasan internal dan tujuh penghargaan untuk pengawasan eksternal.
