Digugat Soal Administrasi Ijazah Jokowi, Bawaslu Solo Siap Hadapi Persidangan dan Bawa Eksepsi

SOLO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta (Solo) siap menghadapi gugatan terkait syarat administrasi ijazah Joko Widodo (Jokowi) saat proses pencalonan wali kota hingga pemilihan presiden. Gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan teregistrasi dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan oleh Bonatua Silalahi bersama Moeryono Aladin. Gugatan ditujukan kepada KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Solo, serta UGM (Rektor dan pihak terkait). Sidang yang rencananya digelar Rabu (14/10/26) di PN Jakarta Pusat, tertunda karena penggugat berencana menambahkan saksi dan ahli.

Dalam gugatannya, pihak penggugat menilai Bawaslu Kota Surakarta sebagai tergugat VI lalai dalam melakukan pengawasan syarat administrasi terkait ijazah Jokowi dalam pencalonan Wali Kota Solo pada saat itu.

Menurut penggugat, salinan legalisir ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan walikota, gubernur hingga presiden tidak mencantumkan tanggal pengesahan sehingga dinilai cacat administratif dan melanggar ketentuan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Surakarta, Setyo Puji Santoso mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan penggugat.

Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa lembaganya telah memiliki argumentasi hukum tersendiri dalam menjawab gugatan tersebut.

“Jika melihat pokok perkara yang ada dalam gugatan, ada beberapa catatan dari kami untuk disampaikan dalam persidangan nanti. Namun demikian, agenda persidangan kali ini belum masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga kita masih mengikuti tahapan persidangan yang telah diagendakan,” ujar Setyo Puji Santoso dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Setyo menegaskan, pihaknya optimistis eksepsi yang telah disiapkan Bawaslu Solo akan diterima oleh majelis hakim saat persidangan. Terlebih sudah ada putusan pengadilan sebelumnya yang secara substansi pokok perkara memiliki kesamaan.

“Doakan saja semua berjalan lancar,” tuturnya.