Categories: IndeksNews

Dittipideksus Bareskrim Limpahkan Berkas Tahap I Kasus Dana Syariah Indonesia ke Kejagung

Dittipideksus Bareskrim Polri telah menyita aset sekitar Rp300 miliar dari para tersangka kasus dugaan penipuan dan pencucian uang di PT DSI. Foto: Ist.

JAKARTA – Dittipideksus Bareskrim Polri mempercepat proses penanganan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang menjerat platform p2p lending PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Dalam mengusut kasus tersebut penyidik Dittipideksus telah menyita aset sekitar Rp300 miliar dari para tersangka.

Penyitaan aset bergerak maupun tidak bergerak menjadi bagian dari strategi asset recovery untuk memulihkan kerugian ribuan pendana (lender) atau para korban yang terjebak dalam kurun waktu 2018 hingga 2025.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkap aset utama yang disita diantaranya, Kantor PT DSI di Prosperity Tower SCBD Jakarta Selatan dan lahan seluas 5,3 hektare di Kota Bandung. Termasuk, lahan belasan ribu meter persegi di Bekasi dan Deli Serdang.

Selain menyita properti, penyidik tengah memblokir 31 rekening senilai Rp4 miliar, 13 rekening deposito senilai Rp18,8 miliar, serta menyita ratusan sertifikat SHM/SHGB.

“Total estimasi nilai aset yang diamankan tim penyidik sekitar Rp300 miliar,” tegasnya.

Untuk penanganan kasus ini, lanjut Ade Safri, penyidik fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasinya. Di mana perusahaan secara entitas dapat dimintai pertanggungjawaban jika kejahatan dilakukan pengurus untuk keuntungan perusahaan.

Saat ini, kata Dirtipideksus, penyidik telah menetapkan tiga petinggi perusahaan sebagai tersangka, yakni TA selaku Dirut, MY sebagai Eks Direktur dan ARL berperan sebagai Komisaris. Ketiganya diduga menjalankan modus proyek fiktif menggunakan data peminjam (borrower) lama untuk menarik dana segar dari masyarakat.

Dalam mengusut kasus ini, tambah Adem Safri, Dittipideksus Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap I ke Kejaksaan Agung pada Rabu (11/3/2026) siang pukul 12.00 WIB.

Guna membantu para korban untuk mendapatkan ganti rugi, Ade Safri menjelaskan, penyidik telah berkoordinasi dengan LPSK untuk memfasilitasi restitusi melalui kanal pengaduan khusus.

“Penyidikan kasus ini terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam skandal investasi bodong berbasis syariah ini,” papar Mantan Kapolresta Surakarta tersebut.

Indospektrum

Recent Posts

FAI UMS Jadi Lokasi Riset Kolaboratif, Soroti Literasi Tafsir Al-Qur’an Mahasiswa di Era Digital

SOLO - Kemampuan mahasiswa dalam menyaring informasi keagamaan di ruang digital menjadi salah satu tantangan…

53 menit ago

Usung Collaborative Government, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak UGM Ikut Bangun Jawa Tengah

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak kepada sivitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM)…

4 jam ago

Jadikan Solo Raya Percontohan Ekonomi Aglomerasi, Ahmad Luthfi Sabet Penghargaan Regional Leadership

KARANGANYAR — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Agglomeration Leadership Award untuk kategori Regional…

8 jam ago

Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Jawa Tengah

MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya membutuhkan sinergi…

19 jam ago

Antisipasi Penimbunan Jelang Nataru, Ahmad Luthfi Minta Satgas Pengendalian Harga Diperkuat

MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan agar dilakukan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian…

19 jam ago

Pemprov Jateng Gulirkan 19 Program Intervensi di Sragen, Genjot Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

SRAGEN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan 19 bentuk intervensi di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan,…

23 jam ago

This website uses cookies.