SURAKARTA – Transparansi pasar modal dan kebijakan ekonomi yang responsif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Prof Dr Anton Agus Setyawan S.E M.Si menilai, pembenahan tata kelola pasar saham Indonesia perlu menjadi momentum untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Dalam menanggapi persoalan pasar saham Indonesia dan sorotan terhadap transparansi, Anton melihat persoalan ketimpangan informasi bukan hal baru dan telah menjadi perhatian sejak lama.
Ia merujuk pada penelitian mengenai pasar modal Indonesia pada awal 2000-an, yang menurutnya, telah menemukan persoalan asimetri informasi.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan investor memperoleh informasi yang memadai mengenai kinerja perusahaan yang sahamnya diperdagangkan.
“Saya bisa memahami kenapa MSCI memperingatkan otoritas bursa di Indonesia. Cuma, kenapa baru sekarang? Itu isu lama sebenarnya,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Anton, persoalan pasar modal dapat dilihat dari aspek transparansi, pembentukan harga saham, dan kemungkinan adanya pihak yang mampu memengaruhi pergerakan harga.
Karena itu, ia menilai upaya memperbaiki keterbukaan informasi dan memperkuat pengawasan menjadi langkah penting untuk menciptakan pasar saham yang lebih sehat.
Ia mengatakan pemerintah dan otoritas terkait perlu terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) sekaligus menindaklanjuti tuntutan perbaikan yang disampaikan.
Menurutnya, pembenahan tersebut pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi pasar modal Indonesia karena membantu menciptakan kesetaraan informasi bagi investor.
“Tuntutannya itu sebenarnya juga positif bagi pasar saham kita supaya lebih sehat. Artinya, semua investor punya informasi yang sama tentang kondisi riil kinerja emiten,” katanya.
Meski demikian, Anton mengingatkan bahwa perkembangan pasar keuangan perlu dicermati karena dampaknya berpotensi meluas ke perekonomian. Ia menjelaskan, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi rumah tangga.
Ketika masyarakat mengkhawatirkan prospek pekerjaan maupun pendapatan, mereka cenderung menunda pembelian dan memilih menyimpan uang. “Persepsi masyarakat terhadap perekonomian itu akan berpengaruh pada perilaku mereka. Orang sekarang menahan untuk tidak membeli karena khawatir kondisi ekonomi akan memburuk,” ujarnya.
Anton menggambarkan keputusan keluarga muda yang berencana membeli rumah melalui kredit. Keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan tabungan saat ini, tetapi juga pada keyakinan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan dan penghasilan dalam beberapa tahun mendatang.
Jika ketidakpastian membuat masyarakat menunda pembelian, aktivitas transaksi dapat melambat dan berdampak pada sektor usaha. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibaca bersama tantangan di pasar tenaga kerja.
Ia menyoroti kecenderungan sebagian pekerja beralih dari sektor formal ke sektor informal serta praktik kontrak kerja jangka pendek di sejumlah industri. Situasi tersebut dapat memengaruhi kepastian pendapatan rumah tangga dan memperkuat kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uang.
Pakar Ekonomi UMS itu mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi. Pelemahan nilai tukar rupiah, menurutnya, dapat meningkatkan biaya barang impor, terutama bahan baku yang dibutuhkan industri.
Karena itu, stabilitas harga dan kesiapan kebijakan energi perlu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi sekaligus melindungi aktivitas produksi.
Ia menilai pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang terencana, komunikasi yang meyakinkan, serta respons yang sesuai dengan persoalan di lapangan.
Evaluasi program dan penanganan masalah secara tepat menjadi penting agar kebijakan ekonomi memperoleh dukungan publik dan tidak memperbesar ketidakpastian.
Anton menegaskan, fondasi ekonomi Indonesia secara umum masih baik. Namun, penguatan transparansi pasar modal, perbaikan kebijakan, dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat perlu terus dilakukan agar ketidakpastian tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan salah satu faktor yang perlu dijaga supaya konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
