FIK UMS Matangkan Persiapan Pendirian Prodi Profesi Kesehatan Masyarakat dan S3 Kesehatan Masyarakat

SOLO – Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id mematangkan persiapan pendirian Program Studi Profesi Kesehatan Masyarakat dan Program Doktor (S3) Kesehatan Masyarakat. Pengembangan ini menjadi langkah strategis UMS dalam memperluas jenjang pendidikan tinggi kesehatan sekaligus memperkuat kontribusi akademik di bidang kesehatan masyarakat melalui pendekatan multidisiplin.

Persiapan kedua program tersebut mencakup pemetaan sumber daya manusia (SDM), penyusunan kurikulum, kesiapan fasilitas, penguatan jejaring mitra praktik, hingga pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Kolegium Kesehatan Masyarakat. FIK UMS juga memiliki modal akademik berupa akreditasi Unggul dari LAM-PTKes yang diraih Program Studi Kesehatan Masyarakat pada 2024 serta akreditasi internasional pada 2026.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan persiapan berjalan secara terstruktur, mulai dari kesiapan akademik, sumber daya manusia, hingga dukungan fasilitas dan mitra praktik, agar pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat di UMS dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ungkap Dekan FIK UMS, Prof. Dr. Umi Budi Rahayu, SSTFT., M.Kes., Jumat (23/10/2026).

Dari aspek SDM, Program Studi Kesehatan Masyarakat UMS memiliki tujuh dosen, terdiri atas dua dosen bergelar doktor dan lima dosen bergelar magister. Selain itu, telah disiapkan tujuh calon dosen untuk menjadi koordinator blok kepaniteraan pada Program Studi Profesi Kesehatan Masyarakat. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penyelenggaraan pendidikan profesi yang didukung tenaga pengajar sesuai kebutuhan pembelajaran.

FIK UMS juga memiliki jejaring calon mitra yang mencakup sembilan rumah sakit, 14 puskesmas, 10 dinas kesehatan, tiga balai pelatihan, enam industri, tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dukungan sembilan laboratorium, sistem monitoring dan evaluasi (monev), indikator kinerja utama (IKU), serta pemantauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) turut menjadi bagian dari kesiapan institusi.

Pembahasan persiapan tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Dekan FIK dan melibatkan jajaran pimpinan, pengelola program studi, serta perwakilan Kolegium Kesehatan Masyarakat, Prof. Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M., M.D.M. Pertemuan ini berfokus pada pemetaan kesiapan institusi sekaligus identifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum proses pendirian kedua program dilanjutkan.

Dalam arahannya, Prof. Ede menekankan pentingnya pemenuhan standar Kolegium Kesehatan Masyarakat, khususnya untuk pendirian program pendidikan profesi. Tahapan yang perlu dipersiapkan meliputi kunjungan validasi, penyusunan kurikulum, sertifikasi pendidik profesi, serta perumusan standar kompetensi bersama Kolegium. Kurikulum juga harus membekali mahasiswa dengan prinsip dasar dan kompetensi kesehatan masyarakat yang dibutuhkan dalam praktik profesional.

Kesiapan tenaga pengajar menjadi perhatian berikutnya. Dosen perlu mengikuti pelatihan profesi yang mencakup pembelajaran daring selama dua hari, pembelajaran mandiri selama satu pekan, serta praktik luring selama tiga hari. Kolegium juga telah mengonfirmasi ketersediaan 14 buku ajar untuk menunjang pembelajaran. Di samping itu, tenaga kependidikan, fasilitas, dan prosedur operasional standar (SOP) perlu dipersiapkan secara terpadu agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

Aspek kemitraan turut dibahas melalui kebutuhan surat kesediaan mitra serta dokumen kerja sama yang jelas, termasuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Dokumen tersebut perlu memuat riwayat kerja sama dan diperbarui melalui adendum apabila diperlukan. Pelaksanaan praktik lapangan juga harus memperhatikan etika, program kesehatan masyarakat (public health program), koordinasi lintas profesi, serta pembagian peran instruktur pelaksana dan instruktur praktisi.

Dalam pembahasan administrasi, Ede menjelaskan bahwa UMS dan Universitas Ahmad Dahlan telah mengirimkan dokumen pengajuan terkait program profesi dan sedang menunggu tahapan pembahasan berikutnya di tingkat Kolegium. Pertemuan Kolegium diperkirakan berlangsung pada November, dilanjutkan dengan agenda visitasi. Terkait program doktor, perguruan tinggi dapat mengajukan pendirian Program S3 tanpa harus terlebih dahulu memiliki Program S2 pada bidang yang sama di institusi tersebut, sehingga membuka peluang pengembangan pendidikan doktor kesehatan masyarakat secara multidisiplin.

Rapat pematangan pendirian Program Studi Profesi Kesehatan Masyarakat dan Program Doktor Kesehatan Masyarakat tersebut dilaksanakan di lingkungan FIK UMS. Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut mandat Rektor UMS untuk mengembangkan pendidikan doktor di bidang kesehatan sekaligus memperkuat kesiapan akademik, kelembagaan, dan kemitraan dalam pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat.