SEMARANG — Sebanyak 400 kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah yang telah dikukuhkan menjadi paralegal, bisa mitra strategis Pemerintah Provinsi Jateng dalam melakukan pendampingan hukum kepada warga.
“Mereka sudah dilatih menjadi paralegal. Mereka bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mendampingi masyarakat di tingkat bawah, yang berkaitan dengan masalah hukum maupun aspek lainnya,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat acara pengukuhan paralegal Muslimat NU Jawa Tengah di Balairung UTC Hotel, Kota Semarang, Sabtu, 11 April 2026.
Dengan begitu, lanjut dia, Muslimat NU Jawa Tengah dapat meneguhkan perannya sebagai organisasi yang unggul dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pendampingan hukum masyarakat.
Sebagai informasi, sebanyak 400 paralegal Muslimat NU tersebut tersebar di 32 kabupaten/kota. Paralegal ini sudah dilatih dan dibekali kemampuan konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan non-litigasi. Paralegal Muslimat NU bisa menjadi pintu gerbang bagi masyarakat, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan, untuk mengakses layanan hukum dan mendapatkan hak-hak hukum secara adil.
“Kami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merasa senang karena Muslimat NU memiliki paradigma terkait paralegal ini,” kata Luthfi.
Dalam praktiknya, Paralegal Muslimat NU dapat berkerja sama dengan PKK tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Juga dapat melalui program Kecamatan Berdaya yang menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Peran Muslimat NU dan paralegalnya juga kita dorong untuk masuk ke Kecamatan Berdaya. Di sana ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, disabilitas, dan lainnya,” ujar Luthfi.
Ketua PP Muslimat NU Arifah Chooiri Fauzi mengatakan, Muslimat NU telah menunjukkan peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Hal itu menunjukkan pengabdian Muslimat NU dalam menjaga peradaban, membawa kedamaian, memperkuat persatuan, serta menjadi solusi atas krisis kemanusiaan.
“Perempuan dan anak mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk Indonesia ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa paralegal yang digagas dan dibentuk oleh Muslimat NU agar menjadi pendamping hukum masyarakat. Praktiknya dapat berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang sudah ada di wilayah masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, Muslimat NU juga menyampaikan sembilan poin imbauan kepada Sekjen PBB untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Imbauan tersebut diserahkan kepada Menteri PPPA RI untuk kemudian dikirimkan ke Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
