BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Peluncuran dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Program ini mengusung filosofi mendalam, Ngopeni Omah dimaknai sebagai upaya merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik, sementara Nglakoni Sesarengan menekankan pada kerja kolaboratif.
Taj Yasin menegaskan, Program ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang rumahnya tidak layak huni.
“Kita memberikan bantuan-bantuan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin.
Ia menambahkan, keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan rumah merupakan buah dari sinergi lintas sektor. Dukungan tersebut datang mulai dari Baznas, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“(Penanganan) backlog yang ada di Jawa Tengah ini semakin baik. Kita juga mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog,” jelasnya.
Meski demikian, Taj Yasin mengakui bahwa tantangan penyediaan rumah di Jawa Tengah masih cukup besar. Ia secara terbuka mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap konsisten dalam bekerja sama demi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.
“Masyarakat yang belum memiliki rumah kita dorong dengan program-program dari Dinas Perumahan. Ini juga enggak mungkin dari Pemprov saja. Kita kolaborasi bersama dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng,” imbuh Taj Yasin.
Komitmen Pemprov Jateng dalam penyediaan perumahan juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Pengharagaan itu bukan isapan jempol belaka. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan rumah layak huni sebanyak 17.513 unit dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau mencapai 100 persen dari target.
Rinciannya meliputi peningkatan kualitas rumah 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit.
Sementara pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan program penyediaan rumah mencakup 10.231 unit dengan nilai anggaran Rp210 miliar.
Program tersebut terdiri atas peningkatan kualitas rumah 10.074 unit, pembangunan rumah sederhana sehat 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi 40 unit, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit.
Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema “Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya” tersebut, Wagub juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 unit rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta.
Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta turut diberikan kepada UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas guna mendorong kemandirian ekonomi warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menjelaskan bahwa program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai solusi komprehensif atas berbagai permasalahan sektor perumahan.
Lebih dari itu, program tersebut sebagai wujud komitmen kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.
Menurutnya, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT.
“Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” jelas Boedyo.
Selain itu, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program RTLH. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
“Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” tegasnya.
Boedyo berharap program ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program tersebut serta tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan perumahan.
“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya.
