SOLO – Populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan mengalami peningkatan, ditandai dengan banyak persoalan mengenai lapangan pekerjaan dan kepadatan lahan tempat tinggal yang kian menyempit. Hal ini memicu munculnya proyeksi pembangunan smart city.
Dr. Ar. Ir. Qomarun, Asean Eng, IAI, IPM, M.M., Kaprodi Pendidikan Profesi Arsitek Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) https://www.ums.ac.id/ menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah persentase penduduk perkotaan atau yang disebut dengan urbanisasi di Indonesia. Menurut Qomarun, adanya urbanisasi tidak cukup dinilai dari peningkatan persentase penduduk di perkotaan.
“Menurut arsitektur, transformasi kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan atau perubahan profesi mayoritas masyarakat yang awalnya fokus bekerja pada sektor persawahan menjadi fokus kepada sektor jasa atau industri, dapat juga dinamakan sebagai proses urbanisasi,” jelasnya, Rabu (12/8/2026).
Ia mengatakan sebanyak delapan milyar manusia tinggal di bumi, yang separuhnya tinggal di kawasan perkotaan. Karena itu urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang tidak bisa tahan.
“Di Indonesia ada sekitar 500 kawasan perkotaan. Nantinya di tahun 2045 diprediksi 75% kawasan perdesaan akan menjadi kawasan perkotaan,” ujarnya.
Fenomena urbanisasi ini mendorong munculnya isu kota berkelanjutan. Qomarun mengungkapkan bahwa munculnya isu kota berkelanjutan itu setelah banyaknya penggerogotan sumber daya dan banyak gedung-gedung tinggi yang mengeluarkan emisi, sehingga menciptakan kerusakan atmosfer.
Menurutnya, proyek kota berkelanjutan sempat mengalami kegagalan, yang kemudian muncul program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk lebih menekankan dengan memberikan 17 program pokok pembangunan.
“Dulu isu kota berkelanjutan menjadi agenda tahunan yang dicetuskan oleh PBB, dinamakan dengan Agenda 21. Namun, rencana tersebut mengalami kegagalan dan akhirnya PBB mencoba mengulang lagi dengan menciptakan program SDGs,” ungkapnya.
Proyeksi kota berkelanjutan merupakan isu yang paling update terkait permasalahan lingkungan yang paling serius, sehingga, Qomarun menuturkan adanya paradoks yang dialami dalam proyek tersebut.
“Banyak yang mengatakan rencana pembangunan kota berkelanjutan sebuah proyek yang mulia, tetapi kondisi perkotaan mengalami krisis lingkungan sehat,” tuturnya.
Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Qomarun mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada pemerintah kota untuk menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk mendukung perencanaan tata wilayah di Indonesia.
Ia juga menilai bahwa proyeksi kota berkelanjutan akan menjadi payung besar menuju Indonesia Emas. Untuk menuju cita-cita besar tersebut, menurutnya ada tiga tahapan pembangunan kota yang telah disusun oleh pemerintahan yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Ada tiga tahap, pertama pembangunan kota hijau. Kedua, livable city atau kota layak huni, dan ketiga, puncaknya pada pembangunan smart city,” jelasnya.
Selanjutnya, Qomarun juga menuturkan bahwa pemerintah pusat telah menentukan parameter penilaian kota yang dapat dikatakan menjadi smart city, di antaranya yaitu smart government, smart people, smart infrastructure, dan smart ecology.
Ia juga mengapresiasi capaian kota Jakarta, Medan, dan Makassar yang menempati peringkat 100 besar internasional sesuai penilaian International Institute for Management Development (IMD) sebagai sebuah lembaga yang menilai smart city di dunia.
Selain itu, Qomarun menilai transformasi perencanaan berbasis digital dapat memudahkan arsitek dalam merancang proyeksi tatanan perkotaan. Menurutnya, masyarakat biasa atau yang tidak konsen dalam bidang arsitektur dapat berpartisipasi dengan tidak gagap teknologi. Ketangkasan dalam menggunakan kecanggihan teknologi menjadi kontribusi fundamental dalam membangun smart city.
Ia juga menilai peran strategis perguruan tinggi dalam berkontribusi membangun smart city dengan mencetak sumber daya manusia yang kompeten lewat studi perkuliahan yang efektif.
“Dengan memberikan kuliah berbasis kasus nyata, sehingga akan mencetak para arsitektur yang berkompeten dalam menghadapi tantangan yang dinamis,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Qomarun mengatakan bahwa adanya smart city berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan sumber daya dalam kota, karena masyarakat akan lebih tidak mencederai dan merusak ekosistem alam.
