SURAKARTA – Penguatan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri membutuhkan dukungan regulasi dan integrasi data antarlembaga yang lebih kuat. Gagasan tersebut diangkat delegasi Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) Verfassung Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id melalui policy brief yang berhasil mengantarkan mereka meraih juara II Policy Brief Legislative Competition 2026.
Kompetisi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) tersebut memasuki babak final pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Delegasi KSPD Verfassung terdiri atas tiga mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FHIP UMS, yakni Rachmad Darmawan, mahasiswa angkatan 2025, Eric Tsalasa Nurcahyo, mahasiswa angkatan 2024 dan Ferry Adi Saputra, mahasiswa angkatan 2025.
Dalam kompetisi tersebut, ketiganya mengangkat policy brief berjudul “Percepatan Integrasi Data untuk Perlindungan WNI di Luar Negeri”. Karya tersebut menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta integrasi data antarlembaga sebagai upaya meningkatkan efektivitas perlindungan WNI yang berada di luar negeri.
Keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik, mulai dari menganalisis kebijakan, melakukan penelitian, mengidentifikasi persoalan, hingga merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam menjawab persoalan publik.
Eric Tsalasa Nurcahyo mengungkapkan, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut pada awalnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh pengalaman dan mempelajari hal baru. Selama proses persiapan, delegasi juga mendapatkan pendampingan dari pembina.
“Alhamdulillah, awalnya kami mengikuti kompetisi ini untuk mencari pengalaman dan mempelajari hal baru. Kami memperoleh banyak masukan dan pendampingan dari Pak Indra selama persiapan. Kami bersyukur dapat lolos ke babak final hingga meraih juara II. Hasil ini menunjukkan bahwa sesuatu yang baru dapat dipelajari dan ditekuni dengan sungguh-sungguh,” ujar Eric, Senin, (5/10/2026).
Pembina delegasi, Dr Moh Indra Bangsawan S.H M.H yang merupakan dosen Program Studi Ilmu Hukum FHIP UMS sekaligus Tenaga Ahli Madya di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengapresiasi capaian yang diraih para mahasiswa.
Menurutnya, kompetisi policy brief menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa hukum untuk menghubungkan pengetahuan akademik yang diperoleh di bangku kuliah dengan persoalan kebijakan publik yang terjadi di masyarakat.
“Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berkompetisi, tetapi juga keberanian mereka mengkaji persoalan publik dan menawarkan rekomendasi berbasis data. Mahasiswa hukum tidak boleh berhenti pada analisis norma, tetapi harus mampu memahami persoalan secara utuh serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diterapkan,” ungkap Indra.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan bagi para mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan penelitian, penulisan kebijakan, kerja sama tim, dan komunikasi akademik.
Selain menjadi capaian bagi KSPD Verfassung, lanjutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa FHIP UMS lainnya untuk berani mengikuti berbagai kompetisi akademik secara berkelanjutan.
“Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat serta negara,” pungkasnya.
