Kamis, 12 November 2026
Indospektrum
Advertisement
  • Home
  • News
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Gagasan
  • Indeks
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
Indospektrum
  • Home
  • News
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Gagasan
  • Indeks
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
Indospektrum
No Result
View All Result
Home Gagasan

Pakar UMS Buka Suara Soal Ijazah Wapres Gibran: “Tidak Menemukan Bukti Itu Bukan Berarti Terbukti”

Indospektrum by Indospektrum
10 Oktober 2026
in Gagasan, Indeks
0
Share on FacebookShare on Twitter
Mantan Ketua Komisi Yudisial sekaligus pakar hukum tata negara UMS, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. Foto: Ist.

SOLO – Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), ums.ac.id, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum., menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pendidikan dan dokumen pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, perlu dipahami berdasarkan amar putusan serta kewenangan lembaga peradilan.

Menurutnya, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak dapat disamakan dengan putusan yang memeriksa dan memutus pokok perkara.

Aidul menegaskan, frasa tidak menemukan bukti dalam pertimbangan hukum tidak serta-merta berarti suatu dugaan telah terbukti benar atau salah. Ia menilai, masyarakat perlu membedakan antara pertimbangan hukum dan amar putusan untuk memahami konsekuensi hukum dari perkara tersebut.

“Tidak menemukan bukti itu bukan berarti terbukti,” jelas Aidul Sabtu (10/10/2026).

Ia menjelaskan, dalam pandangan hukumnya, putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) berarti perkara tidak diperiksa hingga menghasilkan putusan atas pokok persoalan. Karena itu, ia menilai putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keabsahan atau ketidakabsahan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) UMS itu juga menyoroti prinsip audi et alteram partem, yakni prinsip bahwa pihak-pihak yang berkepentingan harus memperoleh kesempatan untuk didengar dalam proses peradilan. Menurutnya, pemeriksaan yang menyangkut seseorang harus memberikan ruang bagi pihak tersebut untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaannya sesuai prosedur hukum.

Terkait kemungkinan pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden, Aidul menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan DPR, MK, dan MPR.

“Prosesnya dapat dimulai melalui DPR yang menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, kemudian diperiksa MK sebelum berlanjut ke tahap pengambilan keputusan di MPR,” jelasnya.

Ia menerangkan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, dugaan terkait dokumen pendidikan perlu dibuktikan melalui mekanisme dan kewenangan hukum yang sesuai.

“Pertama, dibuktikan dulu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dokumen atau keputusan administrasi pada prinsipnya tetap dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang. Menurutnya, persoalan keabsahan dokumen administrasi perlu diperiksa melalui jalur peradilan yang memiliki kewenangan, bukan dicampuradukkan dengan kewenangan MK dalam perkara yang berbeda.

Ketua Komisi Yudisial tahun 2016-2018 itu menilai, pemakzulan tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan politik melalui lembaga perwakilan. Setelah MK memeriksa dan menyatakan pendapat DPR sesuai ketentuan konstitusi, keputusan akhir mengenai pemberhentian berada pada MPR melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.

Aidul mengingatkan masyarakat agar membedakan proses hukum, administrasi negara, dan dinamika politik dalam menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya, ketidaksukaan terhadap seorang tokoh tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan dan keharusan untuk mendasarkan penilaian pada bukti serta prosedur yang berlaku.

Tags: UMSUniversitas Muhammadiyah Surakarta
Previous Post

Lawan Perundungan Anak, DP3AKB Jateng Dorong Edukasi dan Pengawasan Berbasis Keluarga

Next Post

Gubernur Ahmad Luthfi Lepas 50 Atlet dan Ofisial Jateng untuk Asian Para Games Nagoya

Indospektrum

Indospektrum

Related Posts

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Foto: Ist.
Indeks

Wagub Taj Yasin Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Jateng di Uji Publik 2026

by Indospektrum
12 November 2026
Indeks

Pemprov Jateng Gerak Cepat Tangani Dampak Puting Beliung di Blora dan Grobogan

by Indospektrum
12 November 2026
Gubernur Ahmad Luthfi menghadiri Khotmil Qur’an dan Haul K.H. Muntaha Sajad AH ke-26 serta Ny. Hj. Nihlah Muntaha ke-11, Rabu 11 November 2026. Foto: Ist.
Indeks

Ahmad Luthfi: Program Pesantren Obah Wujud Nyata Penguatan Kapasitas Santri di Jawa Tengah

by Indospektrum
12 November 2026
Suasana pameran UMS dalam agenda KSTI 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Foto: Ist.
Indeks

Inovasi Nyata untuk Masyarakat: UMS Pamerkan Aspal Self-Healing hingga Pompa Air Angin di KSTI 2026

by Indospektrum
12 November 2026
Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Solo, Kamis (12/11/2026). Foto: Indospektrum.com
Indeks

Jokowi Soal Gibran Mundur dari Wapres: Jabatan Hanya Sementara

by Indospektrum
12 November 2026
Next Post

Gubernur Ahmad Luthfi Lepas 50 Atlet dan Ofisial Jateng untuk Asian Para Games Nagoya

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Currently Playing

Kategori

  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Gagasan
  • Galeri
  • Gaya Hidup
  • Indeks
  • News
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Uncategorized
  • Video

Rekomendasi

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Foto: Ist.
Indeks

Wagub Taj Yasin Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Jateng di Uji Publik 2026

12 November 2026
Indeks

Pemprov Jateng Gerak Cepat Tangani Dampak Puting Beliung di Blora dan Grobogan

12 November 2026
Gubernur Ahmad Luthfi menghadiri Khotmil Qur’an dan Haul K.H. Muntaha Sajad AH ke-26 serta Ny. Hj. Nihlah Muntaha ke-11, Rabu 11 November 2026. Foto: Ist.
Indeks

Ahmad Luthfi: Program Pesantren Obah Wujud Nyata Penguatan Kapasitas Santri di Jawa Tengah

12 November 2026
Suasana pameran UMS dalam agenda KSTI 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Foto: Ist.
Indeks

Inovasi Nyata untuk Masyarakat: UMS Pamerkan Aspal Self-Healing hingga Pompa Air Angin di KSTI 2026

12 November 2026
Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Solo, Kamis (12/11/2026). Foto: Indospektrum.com
Indeks

Jokowi Soal Gibran Mundur dari Wapres: Jabatan Hanya Sementara

12 November 2026
UMS meraih Anugerah Diktisaintek 2026 sebagai Terbaik I Bidang STEM kategori PTS Terproduktif. Foto: Ist.
Indeks

UMS Sabet Terbaik I PTS Terproduktif Bidang STEM di Anugerah Diktisaintek 2026

11 November 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Indospektrum

Indospektrum adalah portal berita yang mengonfirmasi data dan fakta dengan sumber informasi.

Kategori

  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Gagasan
  • Galeri
  • Gaya Hidup
  • Indeks
  • News
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Uncategorized
  • Video
  • Tentang Kami
  •  
  • Tim Redaksi
  •  
  • Kontak Kami

© 2026 - Indospektrum

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Gagasan
  • Indeks
  • Galeri
    • Foto
    • Video

© 2026 - Indospektrum