SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyikapi robohnya dua bangunan sekolah dasar (SD) di Grobogan dan Kota Semarang. Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan agar segera dilakukan revitalisasi bangunan SD yang roboh tersebut.
Ahmad Luthfi juga meminta seluruh kepala daerah di Jateng melakukan mitigasi dan pemetaan bangunan SD-SMP yang rawan roboh agar kejadian serupa tidak terulang.
Dua SD yang akan direvitalisasi yakni SD Ketanggirejo di Kabupaten Grobogan dan SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Masing-masing sekolah telah memperoleh bantuan awal senilai Rp50 juta dari Pemprov Jateng, disertai langkah lanjutan untuk percepatan revitalisasi.
Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kedua sekolah dilakukan dengan skema yang berbeda sesuai kondisi di lapangan. Untuk SD Ketanggirejo Grobogan, pembangunan kembali akan dilakukan secara penuh melalui program revitalisasi yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan itu sudah full kita bangun. Saya sudah koordinasi dengan kementerian, nanti akan dibangun dengan dana revitalisasi,” kata Ahmad Luthfi saat mengunjungi SDN 03 Sendangmulyo, Kota Semarang, Rabu (29/7/2026).
Sementara di SDN 03 Sendangmulyo, bangunan ruang kelas roboh setelah tertimpa pohon. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi saat sekolah tidak sedang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi kejadian untuk memastikan penanganan berjalan cepat.
“Kalau di Semarang satu bangunan kelas kita bangun sendiri, Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan. Ini force majeure karena bangunan sekolah sebenarnya masih bagus, tetapi tertimpa pohon,” ujarnya.
Lebih dari sekadar menangani dua sekolah yang terdampak, Ahmad Luthfi menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bangunan sekolah di seluruh Jawa Tengah.
Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota segera melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sekolah harus dipetakan berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga yang masih layak digunakan.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat, baik melalui pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kalau SMA/SMK clear, SD-SMP yang belum. Saya sudah sering mengingatkan bupati dan wali kota, hati-hati nanti roboh. Dipetakan semuanya karena jumlahnya banyak. Kalau kabupaten/kota tidak mampu merevitalisasi, langsung laporkan ke kami,” tegasnya.
Luthfi menekankan, keselamatan peserta didik tidak boleh dikompromikan. Kondisi bangunan sekolah yang aman merupakan prasyarat utama, agar proses belajar mengajar berlangsung nyaman sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar anak.
“Pendidikan adalah salah satu prioritas. Di Jawa Tengah kita punya Sekolah Keberbakatan, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan program sekolah kemitraan bagi anak-anak dari keluarga miskin,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, hingga saat ini baru dua kasus sekolah roboh yang dilaporkan kepada Pemprov.
Meski demikian, koordinasi dengan seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota terus diperkuat untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memerlukan penanganan segera.
“Sementara baru dua ini. Untuk Grobogan sudah mulai dibangun sejak 25 Juli. Yang Sendangmulyo sudah mendapat bantuan Rp50 juta dan nanti bisa saja kami tambah lagi,” ujarnya.
Sadimin menegaskan, meskipun kewenangan Pemprov berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemerintah Provinsi tetap akan hadir membantu penanganan SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, berbagai sumber pembiayaan akan dioptimalkan, mulai dari dana efisiensi, bantuan pemerintah pusat, hingga dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
“Untuk sekolah yang rusak berat pasti kita bantu, baik melalui dana efisiensi, pengajuan ke pusat, maupun UPZ. Pemprov Jateng tetap hadir meski SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota,” ungkapnya.
