SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) manargetkan sebanyak 576 ribu bidang usaha di di Jawa Tengah mendapatkan sertifikasi halal.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen mengatakan, dengan adanya terget sertifikasi itu, maka perlu ada dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pengusaha di daerahnya agar mengurus pengesahan sertifikasi halal produk mereka.
“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, atapun melibatkan perusahaan dengan program, Corporate Social Responsibility (CSR),” kata Taj Yasin dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Sinkronisasi Target Sertifikat Halal di Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Grhadika Bakti Praja Semarang pada Selasa, 21 April 2026.
Apalagi, tema tahun ketiga kepemimpinan Ahmad Luthfi – Taj Yasin adalah tentang pariwisata dan ekonomi syariah. Sehingga, akan banyak wisatawan yang datang dari dalam negeri maupun mancanegara yang harus difasilitasi dengan produk ramah muslim.
“Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” pungkasnya.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mengakui, masih banyak yang belum tahu cara mengurus sertifikasi halal. Melalui keberadaan BPJPH di Jawa Tengah, sekarang masyarakat bisa langsung datang dan mengurus pengesahan produk halal.
Dia mendorong masyarakat untuk membiasakan dan membudayakan trend halal tersebut. Apalagi, saat ini sudah didukung berbagai kemudahan melalui keberadaan BPJPH di Jawa Tengah yang akan bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, apresiasi yang tinggi kepada Jawa Tengah yang telah memberikan aset hibah berupa tanah untuk pendirian kantor perwakilan di wilayah ini.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dan penerimaan Jawa Tengah untuk membangun ekosistem halal di Jawa Tengah,” ujarnya.
Dia menambahkan, pencapaian sertifikasi halal di Jawa Tengah meraih nomor dua tingkat nasional. Sertifikasi ini sangat penting bagi konsumen, sebagai upaya memberikan rasa nyaman dan menghindari rasa was-was saat menggunakan produk yang mereka konsumsi.
“Seiring dengan itu, halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi trend gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen,” ujarnya.
Dia berharap, pemda bisa melakukan orkestrasi melalui APBD masing-masing dan bergotong royong memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada pengusaha di wilayah mereka. Tujuannya, agar produk yang dihasilkan pengusaha daerah memiliki nilai tambah dan bahkan bisa menembus pasar ekspor, karena sudah pasti memenuhi syarat kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, BPJPH secara simbolis menerima hibah dari Pemprov Jateng yang diserahkan oleh Taj Yasin kepada Aqil Irham. Juga dilaksanakan kesepakatan dengan 35 kabupaten/kota di Jateng dalam mendukung fasilitasi sertifikasi halal bagi pengusaha di wilayah masing-masing.
