SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah progresif untuk memberikan pendidikan koperasi kepada warganya. Salah satu upayanya adalah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Langkah ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Hal ini sebagai upaya konkret membangkitkan kembali marwah ekonomi kerakyatan sejak dini.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa, 5 Mei 2026.
Melalui kurikulum ini, harapannya memberikan pemahaman mengenai sistem dan esensi perkoperasian.
“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita,” tegas Sumarno.
Dikatakannya, inisiasi ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Karenanya, pemerintah perlu melakukan internalisasi konsep ekonomi kerakyatan sejak masa sekolah.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun,” imbuhnya.
Gebrakan dari Jawa Tengah ini rencananya akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi. Sumarno berharap kurikulum yang disusun ini tidak hanya menjadi prototipe di Jawa Tengah, tetapi juga dapat diadopsi menjadi standar nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo menjelaskan, kurikulum ini akan menyasar seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) di Jateng.
Dwi mengakui, selama ini pendidikan ekonomi di sekolah cenderung umum dan kurang mendalami aspek perkoperasian secara spesifik. Padahal, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era tahun 1980-an.
“Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelas Dwi.
Targetnya tidak main-main. Kurikulum ini diproyeksikan untuk mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum,” tambahnya.
Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, di antaranya 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP). Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi untuk memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Dengan adanya kurikulum ini, Jawa Tengah optimistis akan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui wadah koperasi.
