JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Program E-Learning Aparatur Negara (ASN) Berintegritas.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Sebagai informasi, dari target 2.500 ASN yang diikutkan dalam program tersebut, Jawa Tengah telah menuntaskan sekitar 7.245 ASN atau sekitar 289,8% dari target KPK.
“Jadi e-learning edukasi bagaimana kita mempunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, jumlah ASN di Jawa Tengah sekitar 47 ribu. Mereka dituntut memiliki integritas yang baik supaya mampu menciptikan pemerintahan yang baik dan bersih (clear dan good governance). Karenanya, KPK membuat program e-learning untuk memberikan pemahaman dan pencegahan agar ASN tidak berperilaku menyimpang, melanggar hukum, atau menyalahgunakan wewenang.
“Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum,” jelasnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah menambahkan, KPK memberikan target 2.500 ASN pada piloting Program E-Learning ASN Berintegritas, namun berjalannya waktu Provinsi Jawa Tengah mampu melebihi target dengan capaian 7.245 ASN.
“Artinya secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng,” katanya.
Uswatun mengaku sudah mengevaluasi program tersebut. Pada mulanya ia menargetkan 10 ribu ASN di provinsi Jateng ikut program tersebut, namun dalam perjalannya terkendala migrasi materi. Selain itu, tingginya animo peserta menjadikan lambatnya proses login, hingga materi yang tidak dapat diakses secara optimal.
Dari evaluasi tersebut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital telah menyiapkan langkah perbaikan. Antara lain penguatan infrastruktur server, migrasi ke Virtual Private Server, optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta per angkatan secara lebih proporsional.
Untuk diketahui, pelaksanaan piloting Program E-Learning ASN Berintegritas dilakukan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Total sudah menjangkau 55.493 ASN di 12 instansi tersebut.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengapresiasi seluruh instansi kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam piloting Program E-Learning ASN Berintegritas. Maka dari itu piagam penghargaan diberikan kepada 12 instansi tersebut. Terlebih ada banyak instansi yang melebihi target yang ditetapkan.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan KPK semata tapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN kita itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas,” katanya.
