JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan mampu mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya sebanyak 274.514 unit pada 2026. Angka itu merupakan capaian yang berhasil diraih selama 2025.
“Kita berharap dapat mencapai angka-angka tersebut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan usai mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, mengurangan angka backlog selama 2025 itu berkat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, dan partisipasi berbagai masyarakat.
Boedyo mengatakan, dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemendagri tersebut, untuk membahas percepatan program 3 juta rumah dan pemenuhan rumah layak huni kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Mendagri dan Menteri PKP menekankan agar mejalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Diperlukan kepala daerah-kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam,” jelasnya.
Sejumlah inovasi program dicontohkan oleh Menteri PKP adalah tentang inovasi rumah susun, rumah bersubsidi, dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan juga terus mengupayakan agar backlog di Jawa Tengah berkurang secara signifikan. Di antaranya dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat, pengusaha melalui CSR, Baznas, hingga organisasi pengembang perumahan.
Di sisi lain, Luthfi juga terus memperjuangkan agar masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan relokasi bisa segera mendapatkan hunian, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Untuk itu, kolaborasi semua pihak sangat penting.
Terkait percepatan pemenuhan perumahan dan rumah layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menganggarkan dalam APBD. Selama 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH sebanyak 17 ribu unit.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” katanya.
