Pemprov Jateng Uji Coba Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Pemuda

SOLO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan.

Bukan sekadar diberi bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan yang bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya. Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 19 Agustus 2026.

Taj Yasin mengatakan, pilot project ini dirancang untuk menguji bagaimana pemberdayaan pemuda dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.

Program tersebut menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.

Taj Yasin mengatakan, pemuda dipilih sebagai bagian penting dari pilot project, karena memiliki kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

Pilot project tersebut dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu akan melalui asesmen untuk melihat kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, kata Taj Yasin, penting agar bantuan yang diberikan tidak habis setelah diterima. Sebaliknya, bantuan harus berkembang menjadi kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.

Taj Yasin meminta seluruh daerah yang menjadi pilot project memastikan program tersebut tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Setiap bantuan yang diberikan harus harus terus dipantau dan dikawal.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurut dia, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan bantuan, tetapi harus membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.

Ia berharap pilot project tersebut tidak berhenti pada peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi model yang dikembangkan di daerah lainnya.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan beragam intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi antara lain diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.

Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Dukungan tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.

Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan perbaikan Ruah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.