SEMARANG – Komisi VIII DPR RI memuji respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah daerah.
Selain langkah pemerintah daerah yang dinilai sigap dan responsif, budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah juga disebut berperan besar dalam menekan dampak bencana.
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.
Atalia mendorong penguatan kesiapsiagaan serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Atalia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menyalurkan bantuan senilai Rp1.946.096.600. Bantuan berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan bantuan satu unit mobil rescue senilai Rp695.000.000 kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang operasional penanggulangan bencana.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat terhadap kebencanaan di Jawa Tengah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” ujar Taj Yasin.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun nonalam. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah kerap disebut sebagai “mal kebencanaan”.
Karenanya, Pemprov Jateng dalam tiga tahun terakhir terus menaikkan anggaran penanggulangan bencana, dari Rp18,4 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan tahun 2026 mencapai Rp20,4 miliar.
Namun demikian, Taj Yasin menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.
Sebagai informasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, 16 kejadian banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kejadian kebakaran.
