PATI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa, 23 Juni 2026. Peresmian itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Sampang, Jawa Timur.
Luthfi mengatakan, bantuan IJD di Jawa Tengah telah membantu menumbuhkan ekonomi desa sampai kota. Pada 2026 usulan IJD di provinsi ini diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata.
“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” kata Ahmad Luthfi.
Berdasarkan data, bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Totalnya sepanjang 132,62 kilometer dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar. Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota. Kabupaten Blora menjadi daerah di Jawa Tengah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu 20,81 kilometer dengan total anggaran Rp93,21 miliar.
Dikatakan dia, bantuan IJD tersebut sangat membantu sekali dalam pembangunan jalan di provinsi ini. Melihat dampak dari penanganan jalan melalui IJD tersebut, maka pada 2026 Provinsi Jawa Tengah sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter. Apabila disetujui, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.
“Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, désa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk terus memantau dan mereview terkait kondisi kemantapan jalan. Tahun 2026 ini kondisi kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah harus kembali pada 94%. Sebab, di awal tahun sempat mengalami penurunan karena hujan yang berkepanjangan.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, untuk tahun anggaran 2025 lalu Blora memang mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan semakin baik.
Manfaat lain adalah dampak ekonomi di daerah yang mendapatkan IJD. Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain adalah naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik.
“Ke depan sudah diminta lagi mengusulkan untuk daerah-daerah yang memang basis ketahanan pangan dan pariwisata kita usulkan agar dapat IJD lagi,” katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi se-Indonesia. Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lainnya dari desa menuju pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga menuju ke desa-desa.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” katanya.
